BERITA

2021-02-19T15:37:00.000Z

Tunggu Pedoman, Kadin: 5.700 Perusahaan Siap Gelar Vaksinasi Mandiri

""Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,""

KBR, Jakarta-    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan  sekitar 5.700 perusahaan siap berpartisipasi untuk melakukan vaksinasi mandiri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan saat ini Kadin tinggal menunggu pedoman dari pemerintah.

"Jadi kita mendata jumlah karyawan maupun kalau karyawan mau mengikutsertakan anggota keluarganya sesuai dengan kebijakan. Jadi kalau perusahaannya mau membiayai karyawan dan keluarganya juga dipersilahkan begitu. Jadi semua vaksin ini akan diberikan gratis kepada karyawan oleh perusahaannya. Jadi yang bertanggung jawab adalah perusahaannya. Saat ini kita memang menunggu peraturan pelaksanaan dari pemerintah, dari Kemenkes. Kemarin itu kan Perpres 14 sudah keluar dari Presiden. Nah kemudian sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes," ujar Shinta saat saat dihubungi KBR, Jumat (19/2).

Dia berharap pedoman itu bisa segera diterbitkan.

"Kami sih harapan segera ya. Jadi dalam beberapa waktu ini. Ini kan sudah minggu ke, hampir minggu ketiga. Jadi semoga dalam waktu dekat ini. Jadi pedoman itu penting untuk mengetahui pertama jenis vaksin apa, kemudian harganya, kemudian dari segi distribusinya seperti apa. Jadi semua peraturan pelaksanaannya harus ada. Kami belum tahu saat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskan. Kami tahu ini tidak bisa sama dengan yang gratis, dengan Sinovac. Jadi kami menunggu keputusan dari pemerintah saja, yang mana yang mau diberikan kepada kami," kata dia.

Baca: Pemerintah Siapkan Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Shinta melanjutkan, "Tahap pertama ini yang sudah daftar sampai hari ini ada sekitar 5.700 perusahaan. Jadi ya ini tahap pertamanya, mungkin minggu ini akan ditutup dulu. Jadi prinsipnya ini antusiasmenya sangat tinggi. Karena perusahaan mau membantulah. Paling tidak meringankan juga beban dari pemerintah. Makanya perusahaan banyak yang minat untuk juga supaya mempercepat prosesnya. Supaya kita juga bisa bantu dari segi bagaimana ini bisa berjalan, bersamaan dengan vaksinasi yang sekarang sudah dilakukan pemerintah, supaya bisa dipercepat."

Kata dia pendataan dilakukan agar ada kepastian tidak mendapat vaksinasi berkali-kali.

"Semua anggota masyarakat hanya bisa mendapatkan satu kali vaksinasi. Jadi ya maksudnya satu kali itu dia nggak bisa diberikan berkali-kali kan. Jadi saat ini kan kewajiban pemerintah memberikan kepada setiap anggota masyarakatnya. Jadi kalau anggota masyarakat tersebut sudah mendapatkan dari pemerintah saat ini, tentu saja tidak perlu lagi untuk ikut vaksinasi yang mandiri dari perusahaan. Jadi tergantung. Ini menurut kami makanya kenapa yang paling penting kan data. Data kan semua dipegang pemerintah."

Shinta melanjutkan, "Jadi kami mendapatkan semua format dari pemerintah. Jadi kami ini hanya fasilitasi agar semua perusahaan bisa lebih mudah mendata melalui kami. Tapi nanti semua dipegang oleh pemerintah pendataannya."

Baca: Pandemi, Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut pelaksanaan vaksinasi mandiri sudah bisa dimulai selambatnya pada akhir Maret 2021. Hal ini disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (17/2/2021).

Editor: Rony Sitanggang

Redaksi KBR juga mengajak untuk bersama melawan virus Covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.

• #cucitanganpakaisabun
• #satgascovid19
• #IngatPesanIbu
• #jagajarak
• #KBRLawanCovid19
• #vaksinasicovid-19
• COVID-19
• #pakaimasker
• vaksin
• #Takkenalmakatakkebal