KBR, Jakarta - Satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah membuat standar dan lokasi pembuangan sampah medis yang aman bagi masyarakat dan lingkungan.
Menurut Juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, hal itu dilakukan agar sampah medis tidak menimbulkan masalah kesehatan lainnya.
Selain itu, kata dia, teknis pengelolaan sampah medis juga telah diatur di Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
"Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah mengatur pembuangan limbah medis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P 56/MenLHK/ Setjen 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan," kata Wiku dalam siaran pers secara daring, Kamis (18/2/2021).
Wiku menjelaskan, limbah masker menjadi kendala terbesar saat ini. Mengatasi itu, kata dia, Sub bidang limbah Satgas Covid-19 juga melibatkan KLHK dan Kementerian Kesehatan, membuat kebijakan serta teknologi tepat guna tentang pengelolaan limbah Covid-19 masyarakat.
"Dari Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta," katanya.
Diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut paparan limbah medis ini bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan cedera jika tidak dikelola dengan baik.
Limbah kesehatan mengandung zat atau agen berbahaya seperti patogen, genotoksik, bahan kimia/obat beracun, serta radioaktif.
Berdasarkan penelitian WHO, pengelolaan limbah medis yang buruk bisa memicu bahaya seperti infeksi, keracunan zat kimia berbahaya, risiko keguguran akibat zat genotoksik dan gejala lain seperti sakit kepala, pusing, mual, dan muntah akibat zat radioaktif.
KLHK Imbau Gunakan Masker Guna Ulang
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau masyarakat menggunakan masker guna ulang.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK, Novrizal Tahar mengungkapkan, hingga saat ini, masker sekali pakai masuk dalam limbah medis belum bisa didaur ulang.
“Sebenarnya masker dibagi menjadi dua yaitu masker sekali pakai yang digunakan pasien covid-19 sudah pasti masuk kategori limbah medis. Kedua, masker yang sekali pakai yang orang sehat gunakan masuk ke dalam kategori sampah rumah tangga. Kalau orang sehat kami semaksimal mungkin mendorong pemakaian masker guna ulang," katanya saat konferensi pers Hari Peduli Sampah di Jakarta, Rabu (17/2/2021) kemarin.
Novrizal Tahar menyebut, limbah medis yang mengandung bahan infeksius dan bakteri harus dimusnahkan dengan generator dan insinerator dalam suhu 800 derajat celcius.
"Kementerian Lingkungan Hidup juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)terkait upaya pengelolaan limbah medis yang tepat untuk lingkungan," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
“Saya meminta kepada pengelola lokasi pariwisata di zona kuning dan hijau untuk berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung."
Kalangan buruh menyatakan jika biaya vaksin tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, atau perusahaan hanya menanggung sebagian, maka buruh bakal menolak vaksin gotong royong.
"Untuk daerah-daerah dengan kecepatan angin di bawah 50 Mph, itu sebaiknya ada kipas angin. Sirkulasi udara penting untuk mengurangi potensi penularan."
"Ini yang menurut saya nampak sekali dalam surat itu ada kesewenang-wenangan ya ada tindakan-tindakan berlebihan melebihi kewenangannya itu,"
"Harus dipastikan ketersediaan vaksin untuk program prioritas, bahwa program sasaran prioritas tidak ada masalah. Karena itu yang harusnya diutamakan"
"Dari 88 tempat itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, oleh karena itu berdasarkan posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat maka penetapan 1 syawal di istikmalkan,"
Dengan tidak perginya kita ke masjid atau lapangan karena pandemi, salat kita di rumah, sama sekali tidak mengurangi ganjaran yang dijanjikan Allah.
Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama.
Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga.
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
