Kasus Suap Fatwa MA, Pengadilan Tipikor Hukum Jaksa Pinangki 10 Tahun Penjara

"Pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,"

BERITA | NASIONAL

Senin, 08 Feb 2021 19:11 WIB

Author

Muthia Kusuma

Kasus Suap Fatwa MA, Pengadilan Tipikor Hukum Jaksa Pinangki 10 Tahun Penjara

Terdakwa suap pengurusan fatwa MA, Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang Putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021). (Antara/Reno Esnir)

KBR, Jakarta-  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari kurungan 10 tahun penjara. Dia dinilai bersalah dalam kasus penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang dipimpin IG Eko Purwanto menjelaskan bahwa Pinangki terbukti bersalah menerima suap, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara Djoko Tjandra.

"Keempat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap IG Eko dalam sidang vonis Pinangki, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, (8/2/2021).

Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta Pinangki divonis pidana empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. 

Kata IG Purwo, Pinangki terbukti menerima duit sebesar US$ 500 ribu dari Djoko Tjandra, serta menggunakan duit tersebut untuk membeli mobil, pembayaran apartemen dan operasi kecantikan di luar negeri.

Selain itu, majelis hakim membeberkan bahwa hukuman pinangki diperberat lantaran yang bersangkutan merupakan penegak hukum, tidak mengakui perbuatan dan berbelit-belit saat memberi keterangannya. 

Sementara pertimbangan hakim yang meringankan yaitu Pinangki berperilaku sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam kasus ini, Pinangki dinilai terbukti menerima uang untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar hukuman pidana penjara Djoko Tjandra atas kasus hak tagih Bank Bali selama 2 tahun penjara tidak dapat dieksekusi. Uang sebesar US$500 ribu itu merupakan komitmen fee dari total yang dijanjikan sebesar US$1 juta oleh Djoko Tjandra. 

Hakim menyebut, uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabat sekaligus politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Belajar dari Lonjakan Kasus di India

Kabar Baru Jam 7

Gua Hira dan Cahaya Semesta

Kabar Baru Jam 8

Menyoal Tenggelamnya Kapal Selam dan Upaya Modernisasi Alutsista