Bappenas: Bansos Covid-19 Redam Angka Kemiskinan Jatuh Lebih Dalam

"Jaring pengaman sosial dari pemerintah, cukup efektif membantu masyarakat dari semua kalangan di masa pandemi covid-19"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 17 Feb 2021 20:12 WIB

Author

Muthia Kusuma, Dwi Reinjani

Bappenas: Bansos Covid-19 Redam Angka Kemiskinan Jatuh Lebih Dalam

ilustrasi rumah warga miskin. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membenarkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Namun, menurut Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, kenaikan jumlah penduduk miskin ini lebih terkontrol, berkat bantuan sosial dari pemerintah.

“Nah, dengan berbagai Bansos yang lumayan signifikan tambahannya baik dari sisi target, maupun besaran uangnya itu, kita bisa menekan tuh. Yang tadinya 1,63 pertambahan di Bulan Maret ya di awal Pandemi dan setelah Pandemi itu ketambahan cuma 1,13, jadi lebih rendah kan? Itu berarti menunjukkan memang bansos-bansos ini lumayan efektif meredam orang untuk jatuh lebih miskin lagi gitu, walaupun kita tahu kondisinya susah semua gitu,” kata Vivi, saat dihubungi KBR di Jakarta, Rabu (17/02/2021).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat sejak 2019 hingga Spetember 2020 jumlah masyarakat miskin bertambah sebanyak 2,76 juta jiwa.

Vivi mengklaim jaring pengaman sosial dari pemerintah, cukup efektif membantu masyarakat dari semua kalangan di masa pandemi covid-19.

Pasalnya, lanjut dia, bantuan sosial tidak hanya berupa uang dan sembako, tapi juga menyasar langsung pada kebutuhan rumah tangga lain seperti subsidi listrik dan program padat karya dari Kementerian Desa.

“Subsidi listrik juga lumayan besar itu. Kemudian padat karya, ada juga insentif perumahan jadi kalo ada orang cicilan ditangguhkan. Selain itu ada UMKM, dan pembiayaan korporasi. Jadi menekan pengeluaran dari pekerja yang terdampak," jelas Vivi.

Ia melanjutkan, Bappenas juga telah melakukan revisi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas 2021, terutama terkait target penurunan kemiskinan.

Pada akhir 2020 lalu, kata Vivi, target penurunan terkoreksi, menjadi 9,7 persen di tengah pandemi virus corona ini.

"Memang mengalami koreksi ya, ada perubahan karena pandemi ini jadi sedikit pesimis," pungkasnya.

Sementara itu, Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) mendorong pemerintah memperbaiki pelaksanaan Program Ekonomi Nasional (PEN) di 2021.

Indef meminta perbaikan pelaksanaan PEN ini difokuskan pada mengentaskan kemiskinan.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial masih belum efektif meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan minusnya pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak punya pendapatan.

"Pemerintah kan sudah menyiapkan bantuan sosial, besar begitu ya. Tapi menurut saya ada problem dari bantuan sosial. Pertama, nilainya tidak mencukupi dibandingkan dengan penurunan pendapatan yang mereka rasakan atau dampak dari Covid-19 ini. Jadi bantuan kan rata-rata 20 persen dari pengeluaran keluarga, ini tidak cukup. Kedua, kelompok miskinnya ini tidak menjadi fokus sasaran," katanya kepada KBR, Rabu, (17/2/2021).

Tauhid Ahmad mengungkapkan, angka PHK selama pandemi Covid-19 juga sangat tinggi. Hanya saja, masih banyak yang belum mendapat bantuan jaminan sosial dari pemerintah.

Terlebih, kata dia, kelompok yang paling banyak terimbas PHK adalah pekerja informal yang dalam kondisi normal diupah murah, dan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan.

"Pemulihan lebih banyak di kelompok menengah ke atas, sementara kelompok menengah ke bawah pemulihannya lebih buruk atau lama. Sehingga gapnya semakin jauh," imbuhnya.

Pada skema PEN 2021 ini, Tauhid menyoroti pembagian pos anggaran yang masih belum ideal.

Ia mempertanyakan peningkatan tajam pada anggaran di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Padahal, realisasi dari pagu anggarannya lebih rendah," katanya.

Tauhid berpandangan seharusnya diprioritaskan untuk bantuan sosial bagi rakyat miskin dengan perbaikan sistem tata kelola, sistem dan skemanya.

"Belajar dari negara lain, PEN mengejar masyarakat miskinnya itu apakah sudah mendapat subsidi dari pemerintah belum? Nah, kita dari alokasi PEN kan kebanyakan kalau kita lihat dari komposisi untuk mendorong pemulihan yang lebih besar. Padahal satu sisi mempertahankan konsumsi ya bansos yang efektif," tambahnya.


Editor: Kurniati Syahdan.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia

Pahlawan Gambut

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10