KBR, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) perlu direvisi.
ICW beralasan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2019 (sebanyak 271 kasus) menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 (454 kasus).
Peneliti ICW Tama Satrya Langkun pun menilai perlu ada perbaikan terhadap pasal-pasal yang mendukung kinerja penegak hukum dalam menghadapi korupsi.
"Dari tahun ke tahun itu kita melihat, misalnya ada delik terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang, (delik) itu jarang dipakai. Tahun 2019 itu kita nggak nemu, (delik) itu nggak dipakai. Artinya kan sebagai sebuah delik, rumusan delik, memang nggak dipergunakan. Jangan-jangan nggak diperlukan gitu lho, karena jarang dipakai," ujar Tama di kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
"Padahal kalau bicara soal korupsi pengadaan kan banyak. Kemudian kayak misalnya panitia lelang yang kena kasus korupsi juga kan banyak. Yang konflik interest juga banyak kalau bicara urusan ke pengadilan. Tapi kenapa (delik tadi) nggak dipakai?," katanya.
Tama juga menilai UU Tipikor belum mengatur penegakan hukum untuk berbagai jenis korupsi yang terjadi di Indonesia, semisal korupsi politik yang bisa juga disebut trading influence atau perdagangan pengaruh.
"Perdagangan pengaruh ini kan sekarang belum ada deliknya. Tapi korupsi-korupsi yang berhubungan dengan pengaruh kan banyak, berhubungan dengan para politisi yang memperdagangkan pengaruhnya kan juga banyak," tuturnya.
Kata dia, hampir sebagian besar perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah korupsi politik.
Perkara korupsi politik sering disandingkan dengan tindakan suap atau gratifikasi. Padahal, perdagangan pengaruh memiliki dimensi yang berbeda dengan itu.
Editor: Agus Luqman
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
