KBR, Jakarta- Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim pemerintahan Jokowi mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan baik.
Klaim itu ia sampaikan setelah membahas persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antisipasi karhutla bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).
"Supaya diketahui, ketika Presiden (Jokowi) pada tahun pertama memimpin, itu kebakaran hutan kan terjadi luar biasa sampai Singapura dan Malaysia marah-marah," kata Menko Mahfud.
"Tapi sejak Pak Jokowi menjadi presiden, itu (karhutla) teratasi. Sampai sekarang kita itu dari tahun ke tahun jadi membaik. Dan dari negara-negara yang punya masalah kebakaran hutan, Indonesia itu sekarang sebenarnya paling kecil lahan yang terbakar," katanya lagi.
Berita Terkait: Jokowi Minta Para Menteri, Pejabat, Hati-Hati Kalau Bicara
Datanya Tidak Begitu
Klaim Menko Mahfud bahwa karhutla 'dari tahun ke tahun membaik' menimbulkan kerancuan, karena tidak sejalan dengan data pemerintah sendiri.
Menurut data Karhutla Monitoring System Kementerian LHK, luas karhutla Indonesia memang sempat turun di tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi.
Namun, dalam dua tahun belakangan area yang terbakar kembali meningkat signifikan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang 2019 bahkan nyaris 10 kali lipat lebih luas dari tahun 2017.
Berikut rincian luas area karhutla dari tahun ke tahun selama periode pertama Jokowi:
- Tahun 2015: 2.611.411 hektare
- Tahun 2016: 483.363 hektare
- Tahun 2017: 165.483 hektare
- Tahun 2018: 529.266 hektare
- Tahun 2019: 1.592.010 hektare
Sepanjang 2019, provinsi-provinsi yang mengalami karhutla hingga di atas seratus ribu hektare adalah:
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
Editor: Sindu Dharmawan
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
Total konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 361.867 kasus.
"Sebenarnya 95 itu pelanggaran pertemuan yang lebih dari 50 orang. Tiga pelanggaran di antaranya itu adalah konser,” 
"Dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat itu nomor satu."
"Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat "
"Standar di seluruh dunia saat ini adalah baru terbukti aman dan efektif kalau sudah lolos uji klinis fase 3," 
"Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu, semua masih kita dalami. Kalau itu memang ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan,"
"Apa isinya tulisannya? Dijamin komplet kantor sarang maling dan setan ada di sini tulisannya."
Penambahan 4.411 kasus baru Covid-19 di tanah air pada Kamis 15 Oktober 2020.
Tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan kepolisian.
Koes Plus sudah bilang: tanah kita tanah surga. Berkat keuletan warga juga, gambut jadi sumber aneka budidaya baru.
Desa Gandang Barat ini, salah satu Desa Peduli Gambut (DPG), program pembangunan yang ada di pedesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut
"Penetapan vaksin ini, penetapan vaksin itu, saya meragukan bahwa itu dibicarakan terbuka di hadapan ahli kesehatan di Indonesia." 
