KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar penanganan perkara pidana transparan dan tidak ada yang main belakang.
Mahfud mengatakan penegak hukum patuh menginput data. Selain itu ia mendorong Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi informasi (SPPT-TI) dilaksanakan dengan baik.
"Saya minta agar dipresentasikan dulu (SPPT-TI) ke semua stakeholder agar perkara pidana transparan tidak main-main di bawah meja dan cepat," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, (25/2/2020). Di situ Mahfud mendapat pemaparan mengenai SPPT-TI dari Mahkamah Agung.
"Kadangkala ada perkara yang sudah diputus, masih simpang siur dibawa. Pertama karena tidak segera di-upload. Kedua mungkin sistem macet, ketiga karena itu berjalan dari tangan ke tangan," tambah Mahfud.
Selama ini, kata Mahfud, terlalu banyak aplikasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Untuk itu, Mahfud mengapresiasi pembuatan sistem berbasis teknologi dan informasi SPPT-TI.
Ia juga meminta agar sarana prasarana untuk pelaksanaan SPPT-TI ini diperbaiki. Hal ini agar nantinya semua perkara mudah diakses dapat dipantau oleh masyarakat secara transparan.
"Tinggal diklik saja di komputer masing-masing, bisa di smartphone masing-masing. Perkara ini sudah sampai apa, berapa vonisnya, siapa hakimnya, itu udah bisa. Kapan harus banding dan seterusnya," tambahnya.
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
