KBR, Jakarta - Langkah pemerintah membatasi sementara impor komoditas dari Tiongkok menuai kritik dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein KADIN Thomas Dharmawan menyebut, pembatasan sementara impor karena takut wabah virus corona Novel merupakan keputusan berlebihan.
Thomas mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai hubungan baik Indonesia-Tiongkok rusak karena hal ini.
"Secara resmi kita belum mengadakan pertemuan. Tetapi memang pemerintah terlalu berlebihan dalam hal pelarangan impor. Bagaimanapun juga virus ini kan nggak akan nyebar lewat barang. Jadi, hari ini juga kelihatannya Duta Besar China di Indonesia itu juga protes, jangan terlalu berlebihan over reaksinya. Sebab itu akan membuat hubungannya yang sudah baik ini jadi dirusak," kata Thomas ketika dihubungi KBR, Selasa (4/2/2020).
Thomas menambahkan jangan sampai keputusan membatasi impor dari Tiongkok memengaruhi penjualan komoditas ekspor dari Indonesia.
"Kalau sampai dilarang, kemudian perdagangan ini menjadi rusak. Nanti akan menjadi saling balas membalas. Dari ekspor kita kelapa sawit, kakao, kopi dan lain-lain akan terganggu juga. Kita harus hati-hati dalam aturan soal ini. Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menunda pengiriman semua produk pertanian yang diimpor dari Tiongkok.
Kementerian Pertanian memutuskan untuk menghentikan sementara arus pergerakan perdagangan sayuran, hewan, dan buah-buahan dari Cina, guna mencegah masuknya wabah Novel Coronavirus ke Indonesia.
Editor: Agus Luqman
Kadin: Kebijakan Pembatasan Impor dari Tiongkok Terlalu Berlebihan
"Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai."
Suasana di agen penjualan buah-buahan di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pandemi HUT ke-75 RI akan Digelar Virtual
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."Satgas Tinombala Tembak 2 Warga Hingga Tewas Polri Klaim Sudah Beri Peringatan
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. Kalung Anticorona Mentan LIPI Belum Ada Literatur Tangkal Covid-19
"Cara paparan secara ilmiah saya belum belum melihat itu. Jadi saya belum bisa mengatakan Ini potensinya bagaimana,"Beri Izin Ekspor Benih Lobster Ini Alasan Menteri Edhy
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."Cegah Penularan Covid Menag Imbau Anak dan Orang Tua Tak Ikut Salat Iduladha
"Dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha,"Kenormalan Baru Ini Syarat Izin Pengoperasian Pariwisata dari Kemenparekraf
"Pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah." Gelar Sarjana Tertunda Aktivis Papua Akan Lanjutkan Kuliah Usai Keluar Penjara
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.Puluhan Ibu Hamil di Jatim Positif Covid
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"Hakim Tipikor Vonis Eks-Menpora 7 tahun Penjara
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Buat Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Percepatan Pencairan Pembayaran Layanan Kesehatan
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"Marah Jokowi Ancam Ganti Menteri dan Bubarkan Lembaga
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"Covid-19 Berdampak Baik terhadap Ekosistem Laut
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"Enam Bulan Firli Menjabat Ketua KPK Kepercayaan Publik Turun ICW Beri Rapor Merah
"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"Diadukan karena Naik Helikopter Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan MAKI
"Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu,"Cegah Iklan Rokok Pengaruhi Generasi Muda
Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) tahun 2017 merinci 46 persen remaja mulai merokok karena terpengaruh iklan rokokDPR Persoalkan Data Penerima Bansos Ini Jawaban Menteri Sosial
"Kita hilangkan, kita hapus yang ada di DTKS yang ternyata di lapangan sudah tidak layak lagi."Raker dengan Mensos DPR Persoalkan Bansos Tidak Tepat Sasaran
"Bisa saja tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi masalah,"Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 Apindo Realistis Saja
"Daripada tinggi-tinggi tidak tercapai, kan tidak bagus juga,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
PDKT Paling Ampuh ala Industri Rokok
Kabar Baru Jam 17
