KBR, Jakarta - Langkah pemerintah membatasi sementara impor komoditas dari Tiongkok menuai kritik dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein KADIN Thomas Dharmawan menyebut, pembatasan sementara impor karena takut wabah virus corona Novel merupakan keputusan berlebihan.
Thomas mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai hubungan baik Indonesia-Tiongkok rusak karena hal ini.
"Secara resmi kita belum mengadakan pertemuan. Tetapi memang pemerintah terlalu berlebihan dalam hal pelarangan impor. Bagaimanapun juga virus ini kan nggak akan nyebar lewat barang. Jadi, hari ini juga kelihatannya Duta Besar China di Indonesia itu juga protes, jangan terlalu berlebihan over reaksinya. Sebab itu akan membuat hubungannya yang sudah baik ini jadi dirusak," kata Thomas ketika dihubungi KBR, Selasa (4/2/2020).
Thomas menambahkan jangan sampai keputusan membatasi impor dari Tiongkok memengaruhi penjualan komoditas ekspor dari Indonesia.
"Kalau sampai dilarang, kemudian perdagangan ini menjadi rusak. Nanti akan menjadi saling balas membalas. Dari ekspor kita kelapa sawit, kakao, kopi dan lain-lain akan terganggu juga. Kita harus hati-hati dalam aturan soal ini. Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menunda pengiriman semua produk pertanian yang diimpor dari Tiongkok.
Kementerian Pertanian memutuskan untuk menghentikan sementara arus pergerakan perdagangan sayuran, hewan, dan buah-buahan dari Cina, guna mencegah masuknya wabah Novel Coronavirus ke Indonesia.
Editor: Agus Luqman
Kadin: Kebijakan Pembatasan Impor dari Tiongkok Terlalu Berlebihan
"Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai."
Suasana di agen penjualan buah-buahan di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
17 Daerah di Jawa Tengah yang Potensi Longsor
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.Pandemi Orang tua dan Guru Jadilah Tempat Curhat Anak
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.Pandemi COVID-19 Perburuk Kesehatan Mental Anak
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. Indonesia Terima Sumbangan Vaksin dari AS dan Prancis
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"FOMO Sapiens Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19 Jokowi Beri Dua Syarat
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua SyaratKesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP Pemerintah Akan Fasilitasi
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan FasilitasiPegawai KPK Dipecat Istana Masih Bungkam
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.ELSAM Desak Pemerintah Mitigasi Risiko Kebocoran Data Masyarakat
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"Busyro Soal Tawaran Kerja Pegawai ke BUMN KPK Lembaga Munafik
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."Jokowi Ingin Santri di Pondok Pesantren Terproteksi dari Covid-19
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"Aplikasi PeduliLindungi Syarat Wajib Perjalanan Internasional
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.Jokowi Vaksinasi Pintu ke Pintu Hambat Penularan Covid-19
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"Kapolri Perintahkan Polisi Humanis dan Tak Reaktif Saat Kawal Kunjungan Presiden Jokowi
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.Wapres Penyalahgunaan Narkoba Meningkat Selama Pandemi
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."Pegawai KPK Ditawari Kerja di BUMN Kami Ketawa Marah dan Terhina
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina56 Pegawai KPK Dipecat Apa yang Bisa Dilakukan Presiden
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. INDEF Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!Daripada Kenakan PPN Sembako YLKI Sarankan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," DLH Jateng 63 Pencemar Bengawan Solo Diberi Sanksi
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?
Kabar Baru Jam 8
Wisata Sehat di Tengah Pandemi
Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona
