KBR, Jakarta - Langkah pemerintah membatasi sementara impor komoditas dari Tiongkok menuai kritik dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein KADIN Thomas Dharmawan menyebut, pembatasan sementara impor karena takut wabah virus corona Novel merupakan keputusan berlebihan.
Thomas mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai hubungan baik Indonesia-Tiongkok rusak karena hal ini.
"Secara resmi kita belum mengadakan pertemuan. Tetapi memang pemerintah terlalu berlebihan dalam hal pelarangan impor. Bagaimanapun juga virus ini kan nggak akan nyebar lewat barang. Jadi, hari ini juga kelihatannya Duta Besar China di Indonesia itu juga protes, jangan terlalu berlebihan over reaksinya. Sebab itu akan membuat hubungannya yang sudah baik ini jadi dirusak," kata Thomas ketika dihubungi KBR, Selasa (4/2/2020).
Thomas menambahkan jangan sampai keputusan membatasi impor dari Tiongkok memengaruhi penjualan komoditas ekspor dari Indonesia.
"Kalau sampai dilarang, kemudian perdagangan ini menjadi rusak. Nanti akan menjadi saling balas membalas. Dari ekspor kita kelapa sawit, kakao, kopi dan lain-lain akan terganggu juga. Kita harus hati-hati dalam aturan soal ini. Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menunda pengiriman semua produk pertanian yang diimpor dari Tiongkok.
Kementerian Pertanian memutuskan untuk menghentikan sementara arus pergerakan perdagangan sayuran, hewan, dan buah-buahan dari Cina, guna mencegah masuknya wabah Novel Coronavirus ke Indonesia.
Editor: Agus Luqman
Kadin: Kebijakan Pembatasan Impor dari Tiongkok Terlalu Berlebihan
"Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai."
Suasana di agen penjualan buah-buahan di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pengamat Parpol Lama Bikin Pemilu 2024 Masih Akan Diwarnai Politik Uang
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru RKUHP Berpotensi Pertebal Stigma Negatif pada Penyandang Disabilitas
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.Pemerintah Klaim Harga Komoditas Pangan Relatif Stabil
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”Ini Tiga Kebijakan Pengendalian Inflasi Versi Bank Indonesia
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."Wapres Singgung Jihad Ekonomi Apa Itu
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.Serapan Anggaran Rendah Jokowi Duit APBD di Bank Masih Sangat Besar
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."Cek Fakta Video dengan Narasi soal Ledakan di Kantor Kominfo
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID Jokowi Minta Pemda Petakan Masalah Inflasi
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.Keppres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Ini Kata Amnesty
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia," Dipertanyakan Dasar Hukum Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Suciwati Jokowi Mengecewakan
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.KPU 16 Parpol Pendaftar Pemilu Tak Lolos ke Tahap Verifikasi Administrasi
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"Komnas HAM Respons Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"Jokowi Jamin Pemenuhan Hak Sipil dan Perlindungan Hukum
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.Di Sidang Tahunan MPR-DPR Jokowi Beberkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," Hadapi Krisis Pangan Prabowo Harus Rukun dan Jangan Mau Diprovokasi
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.Puan Tak Ingin Pemilu 2024 Pecah Belah Bangsa
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.Sidang Tahunan Ketua MPR PPHN Payung Ideologis Pembangunan
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."Sidang Tahunan MPR Jokowi Kasus HAM Jadi Perhatian Serius Pemerintah
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," Sidang Tahunan MPR Puan Minta Kelangkaan Migor Tak Terjadi Lagi
"Jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan seperti minyak goreng di negeri sendiri,"
Recent KBR Prime Podcast
Komen Netizen Menyoal 'Generasi Zaman Now Lemah Mental'
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Most Popular / Trending