KBR, Jakarta- Presiden, Joko Widodo mengatakan, keempat Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Jepang, Diamond Princess, sudah ditangani rumah sakit Jepang. Ia mengatakan pemerintah Indonesia dan otoritas Jepang akan terus memantau mereka termasuk puluhan WNI yang menjadi pekerja di kapal tersebut.
“Bahwa ada empat yang terkena dan positif kena virus Corona di kapal pesiar Diamond Princess, yang ada di Jepang dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. KBRI, kementerian luar negeri selalu memantau itu. Tetapi juga kita ingat yang ada di kapal juga masih kurang lebih 70an. Ini yang terus dikomunikasikan kementerian luar negeri.” Ujar Jokowi, di Hotel Ritz Carlton, Kamis, (20/02/2020).
Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang terus memastikan keempat ABK Positiv COVID-19 dan ke 74 lainnya ditangani dengan baik sesuai standar WHO. Ia mengatakan belum ada opsi pemulangan atau evakuasi yang akan dilakukan pemerintah kepada 74 ABK tersebut. Kata dia, hal itu masih dibicarakan dengan pemerintah jepang.
Hal
yang sama juga dikatakan oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Kata dia, pemerintah juga harus membahas terkait perizinan dan lainnya, mengingat
ke 74 ABK masih terhubung dengan pemilik kapal sebagai pekerja, yang juga
berada di negara Jepang.
"Jangan bicara mengenai darurat sipil, karena tadi ada konsekuensi pengerahan pasukan militer. Karena ada asumsi bahwa pemerintahan sipil, institusi sipil, dinilai sudah tidak mampu bekerja optimal" 
Karena sudah terlambat dilakukan maka definisi wilayahnya itu tidak lagi provinsi, seharusnya sudah negara. Indonesia itu punya keuntungan negara kepulauan, kita bisa melakukan karantina pulau
"Itu juga dampak akibat adanya social distancing kan, orang tidak ada yang bekerja di kantor, harus bekerja di rumah."
"Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga... tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil."
"Empat minggu terakhir, negara dengan segala perangkatnya tampak amatir, hilang arah, dan sporadis menghadapi Covid-19."
"Total dana 14 hari (karantina wilayah) di Jakarta yaitu Rp4 triliun, sedangkan total penerimaan pajak Indonesia per November 2019 sebesar Rp 1.312,4 triliun," kata Ketua Dewan Guru Besar FKUI.
"Dampak Covid-19 perlu terus dicermati, mengingat sampai dengan laporan ini disusun penyebaran Covid-19 terus berlangsung."
"Tanpa solidaritas seperti ini, maka akan jatuh juga korban-korban yang lain. Berupa kelaparan-kelaparan. Oleh karena itu, mari yang (punya kemampuan) berlebih mengorganisasikan diri."
Menurut Jokowi pemberlakuan WFH atau Work From Home, membuat pekerja informal kesulitan mencari nafkah, dan memilih untuk pulang kampung lebih awal.
"Mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19 yang lebih meluas di pasar. Ini salah satu action social distancing yang dilakukan," 
Menurut Wiku, penggunaan sinar ultra violet seperti itu berisiko memicu kanker kulit.
"Kalau di provinsi nanti kurang, kan minta ke kita. Provinsi itu kepala gugus tugasnya adalah gubernur dia bertanggung jawab di wilayahnya."
"Bukan boikot, kami sama sekali tidak memboikot"
"Bank dan leasing akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur tersebut, untuk menentukan nanti pola restrukturisasinya ataupun contohnya misalkan perpanjangan waktu" 
Dokter dan tenaga medis memerangi Covid-19 di tengah keterbatasan alat pelindung diri
"Kita ini kan sedang dalam situasi yang darurat. Jadi dalam waktu yang tidak lama (PP) akan segera dikeluarkan."
“Sebenarnya pemerintah ini memang akan melarang (mudik), tapi memang butuh persetujuan dari rapat terbatas," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan.
"Saat ini kita semua sangat memprihatinkan sekali, terutama dari teman-teman pariwisata yang mencakup di sini ada hotel, restoran."
“Dengan kondisi seperti saat ini, kemungkinan demand (APD) dapat bertambah hingga 100 persen, bahkan 500 persen,” kata Menperin.
"Ada peningkatan sebanyak 3.001.000 (pengajuan asuransi pengangguran) dalam seminggu belakangan," lapor Departemen tenaga Kerja AS.
