Cegah Korupsi Izin Usaha, KPK Minta Pemda Umumkan Rencana Tata Ruang

"Bikin terang semuanya, digitalisasi agar semua masyarakat, semua orang di manapun bisa lihat peta itu."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 12 Feb 2020 15:28 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Cegah Korupsi Izin Usaha, KPK Minta Pemda Umumkan Rencana Tata Ruang

Ilustrasi: Rencana tata ruang di antaranya mengatur area perumahan dan pertanian. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- KPK mendorong pemerintah daerah (pemda) membuat peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan membukanya ke publik.

Tenaga Ahli Madya Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Frida Rustiani menilai, RDTR bisa memperjelas area mana saja yang terbuka untuk izin usaha dan area mana yang tertutup.

"Dari sisi korupsi misalnya, kalau segala sesuatu tidak jelas, gelap, jadi ada banyak kepentingan gitu lho. Jadi kenapa RDTR ini lama, sulit dibentuk, karena ada kepentingan dari pejabat yang mungkin kalau diperjelas sulit, dimainkan lah istilahnya," kata Frida, Rabu (12/2/2020).

"Jadi memang kalau ingin diperjelas, bikin terang semuanya, digitalisasi agar semua masyarakat, semua orang di manapun bisa lihat peta itu," lanjutnya. 

Frida menilai pembuatan dan publikasi RDTR ini akan berguna untuk mencegah korupsi perizinan usaha.

"Data di kami menunjukkan bahwa perizinan itu masih menjadi kasus kedua terbesar setelah pengadaan barang dan jasa. Sehingga kenapa untuk perizinan ini kami akan fokus terus selama dua tahun," kata Frida.

"Dan sekali lagi RDTR adalah salah satu prakondisi, sehingga perizinan diberikan lebih baik, lebih transparan, untuk pelaku usaha juga menjadi satu kepastian," tambahnya.


Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Arab Saudi Akan Gratiskan Vaksin Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Polemik TNI ‘Cawe-cawe’ Copoti Baliho Rizieq Shihab

Kabar Baru Jam 8

Wagub DKI Ingatkan Sanksi Bagi Penolak Tes Covid-19 di Petamburan