BERITA

Aktivis Papua Serahkan Data Korban Konflik ke Jokowi, Ini Tanggapan KSP

"Menurut Veronica Koman, Presiden Jokowi mestinya bisa menindaklanjuti temuan dari tim aktivis HAM Papua, soal jumlah tapol dan korban meninggal di Nduga. "

KBR, Jakarta - Aktivis HAM Papua Veronica Koman mengklaim telah menyerahkan dokumen detail tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Presiden Joko Widodo. Dokumen itu diserahkan saat berkunjung ke Canberra, Australia.

Veronica mengatakan, para aktivis mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan. Ia berharap pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Indonesia Joko Widodo selama pertemuan bilateral minggu ini.

"Tim kami tadi menyerahkan dua jenis data, yaitu yang pertama terkait detil tahanan politik Papua yang tersebar di tujuh kota di Indonesia termasuk Papua, ada 57 orang. Kemudian, data berikutnya adalah jumlah nama dan umur 243 korban sipil sejak dimulainya operasi militer di Nduga. Mereka ini baik dibunuh oleh aparat keamanan maupun meninggal dalam kelaparan dan sakit dalam pengungsian," ucap Veronica Koman kepada KBR, Senin (10/2/2020).

Menurut Veronica Koman, Presiden Jokowi mestinya bisa menindaklanjuti temuan dari tim aktivis HAM Papua, soal jumlah tapol dan korban meninggal di Nduga.

Ia menyebut, data itu diberikan, agar Presiden memahami dan mengetahui secara pasti, sehingga bisa mengambil langkah yang bijaksana.

"Harapannya selama ini kan kami ini bertanya-tanya, ini Pak Jokowi kira-kira tahu tidak ya bahwa ada tapol segini. Bahwa korban Nduga segini. Kita masih bertanya-tanya begitu. Dengan kita sudah memastikan ini sudah ada di tangan Pak Jokowi sendiri, jadi kita mau menunggu tindaklanjutnya masa sih Pak Jokowi tega atau apa menindaklanjuti data ini," ujar Vero.

Baca juga: Aktivis: 243 Warga Tewas Akibat Konflik Nduga, Mayoritas Anak-Anak

Tanggapan KSP

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku belum mengetahui informasi soal penyerahan dokumen jumlah tahanan politik (tapol) dan korban Papua oleh pengacara HAM Veronica Koman, kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Australia.

Moeldoko mengatakan, ia tidak tahu menahu ihwal dokumen yang diklaim oleh pengacara HAM Veronica Koman, sebagai data penting terkait korban tapol dan meninggal di Papua.

"Apa itu? Aku belum tahu informasi itu. Ini baru mendarat. Belum tahu, saya baru dari Canberra," ucap Moeldoko ketika dihubungi KBR, Senin (10/2/2020).

Saat ditanya soal kemungkinan penarikan pasukan, Moeldoko menjawab, bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, lantaran situasi di Papua masih fluktuatif.

Menurutnya, di saat tertentu, hanya pengurangan pasukan yang masih memungkinkan dilakukan di Papua, namun tetap dengan pertimbangan dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

"Kalau penarikan pasukan TNI-Polri tidak mungkin, belum lah. Tetapi kalau pengurangan mungkin. Ya belum memungkinkan kalau penarikan, tetapi kalau pengurangan itu bisa, (dengan) pertimbangan panglima (TNI). Ya kan masih naik turun begitu, buktinya kan masih ada korban," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, soal tahanan politik Papua yang berada di sejumlah daerah di Tanah Air, merupakan ranah aparat penegak hukum.

Ia menolak berkomentar lebih jauh terkait hal itu, lantaran sudah masuk ranah hukum.

"Aku belum mengikuti, itu sudah masuk ranah hukum ya," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman 

• konflik papua
• Papua
• Veronica Koman
• KSP
• Moeldoko
• Jokowi