BERITA

Target Elektrifikasi, Ini Titipan Jokowi pada PLN

""Kita lebih cepat. Pokoknya nanti PLN didukung Kementerian ESDM,""

Target Elektrifikasi, Ini Titipan Jokowi pada PLN
Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- PT. PLN (persero) menargetkan elektrifikasi 97 persen wilayah di Indonesia akan rampung tahun ini, dari yang sebelumnya ditarget 2019. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, percepatan elektrifikasi itu karena perintah Presiden Joko Widodo. Menurut Sofyan, perusahaannya mampu mempercepat elektrifikasi 1.530 desa untuk yang perluasan dan 3.523 desa baru.

"Pak Presiden titip juga, untuk segera menyelesaikan desa-desa yang belum selesai dan dalam tahun ini  Papua minta diselesaikan dengan cepat, NTT dan Maluku. Kita akan buru. Target elektrifikasi kan 97 persen, kita sudah sampai 93 koma sekian persen. Target 2019 kan 97 persen. Kita lebih cepat. Pokoknya nanti PLN didukung Kementerian ESDM," kata Sofyan di komplek Istana Kepresidenan, Kamis (01/02/2018).


Sofyan mengatakan, Jokowi memerintahkannya agar mempercepat elektrifikasi desa, terutama yang di wilayah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Kata dia, rasio elektrifikasi nasional sepanjang 2017 mencapai 94,91 persen. Kata Sofyan, tahun ini pemerintah akan melanjutkan strategi pembagian lampu SEHEN gratis yang dilengkapi panel surya mini kepada masyarakat, sambil menunggu aliran listrik dari PLN.


Sofyan menjelaskan, sampai akhir 2019, pemerintah menargetkan 1.500 sampai 1.800 desa yang awalnya hanya dialiri listrik dari instalasi sederhana (Super Ekstra Hemat Energi/Sehen) bantuan Kementerian ESDM akan digantikan listrik yang tetap. Pasalnya, panel surya mini bantuan Kementerian ESDM sangat kecil, hanya bisa digunakan untuk mengisi ulang baterai ponsel dan dua buah lampu.  

Batubara

PT PLN (persero) memastikan tarif listrik tak akan naik, meski harga batubara dunia hampir mencapai USD 100 per metrik ton, dari yang awalnya hanya USD 60 per metrik ton. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan,  telah meminta pemerintah agar penetapan harga khusus untuk batubara bagian dalam negeri atau batubara domestic market obligation (DMO).

berkata, harga batubara yang mahal membuat biaya produksi listrik.

"Masalah batubara, kami mohon untuk dapat diberikan DMO, domestic market obligation, dengan persentase yang pasti untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan nanti repot sekali buat kita buat Indonesia, untuk PLN. Karena bahan baku PLN 60 persen batu bara. Dan harganya juga, mudah-mudahan harganya diturunkan," kata Sofyan di komplek Istana Kepresidenan, Kamis (01/02/2018).

Menurut Sofyan, harga batubara dunia yang mencapai USD 95,5 per metrik ton sepanjang tahun 2017 sangat memberatkan, karena harga idealnya hanya USD 60 metrik ton. Menurut Sofyan, batubara yang menjadi sumber daya milik negara, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dengan prinsip tersebut, kata dia, negara juga berhak mengatur harga khusus untuk PLN yang menjadi penyedia listrik untuk rakyat. 

Menurutnya, konsumsi batubara PLN yang sebesar 80 hingga 90 juta ton, hanya seperempat total produksi dalam negeri yang mencapai 470 juta ton. Dengan demikian, perusahaan pertambangan akan tetap untung karena pangsa pasarnya tetap ekspor dan mengikuti harga batubara dunia.

Sofyan mengatakan, DMO batubara tersebut sangat penting agar tarif listrik tak naik, yang akhirnya memberatkan rumah tangga dan industri. Kata dia, DMO tersebut rencananya dilakukan Januari lalu, tetapi harus molor hingga bulan ini. 


Editor: Rony Sitanggang

  • listrik
  • batubara
  • Direktur Utama PLN Sofyan Basir

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!