Share This

Ombudsman Tuding Novel Tak Kooperatif, Ini Kata KPK

"Kalau korban yang harus membuktikan, maka itu sama aja kita melemparkan tanggung jawab pada korban,"

BERITA , NASIONAL

Rabu, 14 Feb 2018 09:26 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan usai menjalani operasi mata di Singapura.

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala yang mengatakan Penyidik Senior Novel Baswedan tidak kooperatif dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan  selama ini telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk membicarakan hal teknis yang dilakukan.

Febri mengatakan KPK  meminta agar proses penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tidak dibebankan kepada korban.

"Intinya jangan bebankan proses pembuktian pada korban, kalau korban yang harus membuktikan, maka itu sama aja kita melemparkan tanggung jawab pada korban," ujar Febri di Gedung KPK, Selasa (13/02).

Febri  mengatakan  Novel tidak mungkin mengetahui siapa yang menyiram air keras, sebab sebelum ia tau, matanya telah disiram air keras saat peristiwa terjadi. KPK pun menganggap penyidik kepolisian mempunyai metode investigatif dan sistematis untuk mengungkap kasus penyiraman air keras tersebut.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala menilai KPK dan Novel  Baswedan tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus penyerangan itu. Dia menilai  itulah yang menghambat polisi untuk  menyelesaikan kasus Novel. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.