KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerima empat nama kandidat calon Gubernur Bank Indonesia. Empat nama itu adalah gubernur BI petahana Agus Martowardojo, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan bekas Menteri Keuangan Chatib Basri.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, Presiden Jokowi juga telah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat.
"Sudah dibicarakan, tapi Presiden belum memutuskan. Beberapa calon sudah disebutkan, dan sekarang ini dinilai semua, sudah disampaikan semua oleh yang bersangkutan, dan sudah dibicarakan juga dengan Presiden dan Wapres," kata Sofjan Wanandi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
"Pak Presiden sudah dikasih tahu kelebihan satu sama lain, tapi belum diputuskan. Ini tentu juga harus disesuaikan juga dengan situasi dunia yang ada ketidakpastian. Amerika sedang begini sekarang, tiba-tiba Federal Reserve jatuh, Amerika mau naikkan suku bunganya, dan sebagainya," lanjut Sofjan.
Sofjan Wanandi mengatakan, Presiden Jokowi juga telah membahas para kandidat gubernur BI tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Saat ini tinggal menunggu keputusan Presiden saja, sebelum nantinya diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Keuangan," kata Sofyan.
Menurut Sofjan Wanandi, Presiden Jokowi memiliki kriteria dan kualifikasi khusus untuk gubernur BI yang baru. Misalnya, mampu dipercaya pasar serta mampu menghadapi berbagai tekanan ketidakpastian global. Selain itu, gubernur BI juga harus mampu menjalin relasi yang baik dengan Menteri keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas perekonomian, meliputi fiskal dan moneter.
Kata Sofjan, Jokowi juga mempertimbangkan kandidat yang mampu menghadapi tahun politik jelang Pilkada dan Pemilu.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
