KBR, Jakarta - Perwakilan buruh PT Freeport Indonesia melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Timika, Papua, Relly D Behuku ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA).
Kuasa hukum buruh Freeport, Nurcholis Hidayat mengatakan Relly diduga kuat melanggar kode etik hakim karena tercatat sebagai kontraktor di perusahaan tambang dari Amerika Serikat ini.
Relly bahkan diketahui menikmati fasilitas perumahan dari Freeport.
Kata Nurcholis, temuan tersebut membuat independensi Relly sebagai hakim dipertanyakan. Sebab, saat ini Pengadilan Negeri Timika tengah menyidangkan perkara sembilan buruh Freeport terkait bentrokan saat mogok kerja 19 Agustus 2017 lalu.
"Tidak hanya bukti tercatat sebagai kontraktor. Tapi juga ada bukti secara faktual bahwa dia menggunakan fasilitas, rumah milik PT FI. Kami menduga keras, ini selain melanggar etik, juga ada konflik kepentingan. Sudah cukup jelas dalam kasus ini," kata Nurcholis di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
"Kami menyangsikan independensi dari majelis hakim yang memeriksa proses sembilan orang buruh yang jadi terdakwa saat ini, dan juga peristiwa sebelumnya. Temuan ini tentunya berpengaruh terhadap persidangan nanti," lanjut Nurcholis.
Baca juga:
- BPJS Kesehatan Diblokir, 12 Buruh Korban PHK Freeport Meninggal karena Ditolak RS
- Dirumahkan, Ribuan Buruh Gugat Perdata PT Freeport, Menaker dan BPJS Kesehatan
Nurcholis menambahkan, Relly pernah menjadi ketua majelis hakim dalam perkara Sudiro, yang pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Freeport.
Kala itu, hakim memvonis buruh Sudiro bersalah atas perkara penggelapan uang. Padahal, tidak ada bukti kuat atas vonis itu.
Dengan pelaporan ini, Nurcholis mendesak Bawas MA melakukan penyelidikan secepatnya terhadap Relly dan majelis hakim lainnya.
Permintaan itu mendesak, kata Nurcholis, karena persidangan terhadap sembilan karyawan Freeport masih berlangsung. Pada agenda sidang berikutnya, Selasa (13/2/2018) pekan depan, tim kuasa hukum akan menolak melanjutkan pembelaan selama belum ada pergantian hakim.
"Kami akan menolak melanjutkan proses pembelaan terhadap persidangan ini, selama persidangan ini tidak diadili oleh hakim yang benar-benar bersih yang bebas dari konflik kepentingan," ujar pengacara dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Lokataru ini.
Baca juga:
- Ribuan Pekerja Freeport Di-PHK, Pemerintah Bentuk Tim
- Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kerusuhan di Freeport
Editor: Agus Luqman
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
