Tak Berhentikan Ahok, Alasan Menteri Tjahjo Pasang Badan

"Saya tidak bela si Ahok, tidak. Saya bela presiden saya. Saya siap bertanggungjawab, diberhentikan pun siap. Semata-mata membela presiden saya yang kebetulan kasus ini menyangkut si Ahok,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 22 Feb 2017 18:54 WIB

Author

Ria Apriyani

Tak Berhentikan Ahok, Alasan Menteri Tjahjo Pasang Badan

Ilustrasi: Aksi 212 menuntut Ahok dipenjara. (Foto: KBR/Ria A)


KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap dipecat jika keputusannya tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur terbukti menyalahi undang-undang. Saat rapat dengan Komisi Dalam Negeri DPR hari ini, politisi PDIP itu membantah keputusan kementeriannya itu bermuatan politis.

"Saya tidak bela si Ahok, tidak. Saya bela presiden saya. Saya siap bertanggungjawab, diberhentikan pun siap. Semata-mata membela presiden saya yang kebetulan kasus ini menyangkut si Ahok," ujar Tjahjo di gedung DPR, Rabu (22/2).

Pada rapat itu, Tjahjo kembali membela keputusannya. Menurutnya, dakwaan alternatif yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum(JPU) kepada Ahok tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian sementara.

Tjahjo menegaskan akan tetap menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan. Termasuk soal apakah pernyataan Ahok tersebut dapat dikategorikan memecah-belah kerukunan bangsa, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan.

"Kan subsider, junto ini alternatif lima dan empat. Kalau saya putuskan berhentikan, saya usulkan ke Presiden, Pak ini diberhentikan sementara, tahu-tahu nanti setelah saksi, JPU, (pengadilan) memutuskan 4 tahun, habis saya."

Soal alasan serah terima yang diprotes karena dilakukan dalam hari terakhir masa kampanye, Tjahjo beralasan hal itu dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan. Dia menekankan, sekalipun serah terima dilakukan hari Sabtu (11/2), namun nota tugasnya baru berlaku keesokan harinya, Minggu(12/2).

"Pak Soni ini suratnya serahkan antara jam 4, jam 5. Kalau aturan relatif juga. Tapi kan dia harus jalankan tugas sebagai kepala daerah pada hari Minggunya tanggal 12. Nota yang berlaku tanggal 12. Hanya serah terimanya Sabtu."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada