Pemprov Maluku Bantah Usulkan 'Bebas HIV AIDS' sebagai Syarat Beasiswa LPDP

Beasiswa Indonesia Timur yang dibuka Januari lalu mensyaratkan lampiran "Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan Pendaftar bebas dari HIV/AIDS, TBC, dan Narkoba."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 08 Feb 2017 09:47 WIB

Author

Eli Kamilah

Pemprov Maluku Bantah Usulkan 'Bebas HIV AIDS' sebagai Syarat Beasiswa LPDP

Ilustrasi. (Foto: Sham Hardy/Flickr/Creative Commons)


KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku membantah mengusulkan syarat 'bebas HIV AIDS' bagi penerima beasiswa untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Beasiswa itu dikeluarkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan melalui program Beasiswa Khusus Indonesia Timur.

Juru bicara Pemprov Maluku, Boby Palapis mengklaim selama ini kebijakan beasiswa baik di dalam negeri maupun untuk keluar negeri, yang pernah diterima warga Maluku tidak pernah mencantumkan syarat yang diskriminatif.

"Kalau beasiswa itu memang ada kategori, untuk ini itu, kita harus tahu. Syarat-syaratnya biasanya dari pemberi beasiswa seperti S2 harus ini harus itu. (Tidak pernah ada syarat seperti bebas HIV AIDS?) Tidak pernah," katanya.

Boby mengatakan persyaratan beasiswa umumnya sama. Misalnya persyaratan kemampuan bahasa asing seperti syarat TOEFL atau IELTS, indeks prestasi (IP) tinggi serta syarat usia.

Kerjasama terbaru yang tengah digarap Pemprov Maluku dengan Kementerian Dalam Negeri, kata Boby, adalah beasiswa untuk kuliah di Austaralia.

"Syarat-syaratnya nggak ada yang kayak gitu (bebas HIV). Tapi kalau (syarat bebas) narkoba itu biasa," ujarnya.

Beasiswa Khusus Indonesia Timur yang dikeluarkan  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai kontroversi.

Beasiswa Indonesia Timur yang dibuka 16 Januari lalu menuliskan "Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan Pendaftar bebas dari HIV/AIDS, TBC, dan Narkoba" sebagai persyaratan untuk mendaftar LPDP khusus untuk program Beasiswa Indonesia Timur dalam poin 9.

Direktur Beasiswa LPDP Kemenkeu Abdul Kahar mengatakan usulan persyaratan itu datang dari para Gubernur di Indonesia Timur. Beberapa pemerintah daerah yang mengajukan hal tersebut, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

Beasiswa LPDP sudah disalurkan ke lebih dari 16 ribu orang, dimana sekitar 5,800 di antaranya sudah menyelesaikan studinya.

Baca: Anggarkan 22,5 T, Sri Mulyani Ingatkan Penerima Beasiswa LPDP    

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 11

RUU Cipta Kerja: Kesempatan dalam Kesempitan?

Kabar Baru Jam 10

Jaga Diri dengan Pola Makan Sehat