Menteri LHK Surati Gubernur Ganjar Pertanyakan Proses Amdal Kendeng Tanpa KLHS

""Saya tidak tahu persis, tetapi dia sudah berani melangkah, berarti kan itu sudah selesai. Nah, saya sudah menyurati, menanyakan itu kepada Gubernur," "

KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mempertanyakan kebijakan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang melanjutkan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Semen Indonesia tanpa menunggu rampungnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Siti mengaku telah mengirimkan surat untuk meminta penjelasan, namun belum mendapat respon.

Siti menduga pemprov Jawa Tengah telah memiliki kajian sendiri tentang status cekungan air tanah Watuputih. Namun, kajian tersebut tidak diberikan kepada Kementerian.

"Yang harus dilihat adalah seluruh ekosistem karst-nya Rembang, zona bahan baku semennya itu. Itu yang belum selesai menurut kami, tapi menurut datanya Jateng, yang tidak diberikan lengkap kepada KLHK, itu mereka anggap sudah selesai. (Berarti Jateng punya kesimpulan sendiri?) Saya tidak tahu persis, tetapi dia sudah berani melangkah, berarti kan itu sudah selesai. Nah, saya sudah menyurati, menanyakan itu kepada Gubernur," kata Siti Nurbaya di kompleks Istana, Rabu (1/2/2017).

Siti Nurbaya meminta kepada Gubernur Ganjar untuk menunggu KLHS yang saat ini masih dilengkapi. Ia mengaku belum yakin dengan data yang diperoleh oleh tim KLHS sementara ini. Siti berharap bakal ada data tambahan dari hasil kajian Kementerian ESDM.

"Bahwa datanya seperti itu, buat KLHK datanya belum meyakinkan, bahwa

memang ada aliran sungai di bawah tanah," imbuhnya.

Siti menyebut KLHS tetap dibutuhkan sebagai dasar untuk memutuskan kegiatan penambangan di Rembang.

"(KLHS) Diperlukan, kenapa? karena peraturan menteri ESDM-nya itu kan mengatakan, kalau dia memang zona itu zona rembang, karst, kapur, maka sebetulnya harus hati-hati, ciri utamanya adalah ada aliran sungai di bawah tanahnya. Nah itu belum meyakinkan ada atau enggak, bagus sih kalau nggak ada, kalau ada kan berarti nggak boleh," ujar Siti.

Sidang Amdal

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengaku kebingungan apakah akan mengikuti sidang Amdal PT Semen Indonesia atau tidak. Sebab, menurut koordinator JMPPK Gunrento, pendapatnya tidak pernah didengarkan. Padahal sidang Amdal adalah kesempatan bagi warga untuk membuka data-data yang mereka miliki.

"Inilah ajang warga untuk menolak atau menerima. Kami pun kalau menyuarakan apa yang pernah kami suarakan, biasanya itu tidak menjadi pertimbangan. Dan itu hanya dijadikan legitimasi seolah-olah telah melibatkan masyarakat," terangnya kepada KBR, Rabu (1/2/2017).

"Kalau nggak datang nanti dianggap, sudah diundang tapi nggak datang," tambahnya.

Gunretno  masih berdiskusi apakah akan menghadiri sidang Amdal itu esok. Namun yang pasti JMPPK sudah berada di Semarang. Kata dia,  bisa saja mengirim perwakilan atau menulis surat berisi keberatan-keberatan.

"Yang besok, akan kami jelaskan besok," terangnya.

JMPPK sudah menerima undangan sejak pertengahan Januari, bersamaan dengan surat pemanggilan sebagai saksi dugaan pemalsuan dokumen di Polda Jawa Tengah.

JMPPK juga mengkritik sidang Amdal yang terkesan diburu-buru.Dia  sudah menanyakan kepada BLH Jawa Tengah kenapa proses ini terkesan dipercepat. Namun BLH tidak memberikan jawaban. Padahal, kata dia, Amdal ini seharusnya baru disusun setelah Kajian Lingkungan Hidup Strategis selesai dikerjakan KLHK.

Komisi Penilai AMDAL Jawa Tengah, besok, akan menggelar sidang penilaian Adendum Amdal dan RKL-RPL PT Semen Indonesia di Rembang. Sidang akan melibatkan masyarakat penolak dan pro pabrik semen, serta tokoh masyarakat, dan sejumlah LSM lingkungan.

Editor: Rony Sitanggang

• KLHS Pegunungan Kendeng
• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
• Koordinator JMPPK Gunretno