BERITA

Menteri Hanif Verifikasi Laporan Kasus PHK Pekerja PT Freeport

"Andai kemudian Freeport benar-benar mem-PHK pegawainya, langkah itu harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dengan membicarakannya terlebih dulu dengan serikat pekerja."

KBR, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berencana menemui Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia pada Jumat (24/2/2017).

Hanif mengatakan, dia sudah menerima informasi soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Freeport terhadap ribuan pekerja. Namun, kata Hanif, kementeriannya masih memerlukan waktu untuk memastikan kebenaran laporan itu.

"‎Laporan sementara sudah ada. Tapi saya harus verikasi laporannya terkait itu, terkait kejadian di lapangan. Saya besok (Jumat) juga akan ketemu serikat pekerja di sana untuk membicarakan mengenai itu. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, pada dasarnya untuk mengembalikan proses berusaha di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita minta ya dirundingkan saja, jangan sampai menggunakan PHK untuk alat menekan pemerintah," kata Hanif di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/02/17).

<li><b>

Freeport Gertak Berhentikan Pegawai, Luhut Bergeming    

<li><b>

Freeport Berhenti Produksi, Ini Versi Pekerja   

Hanif mengatakan, Freeport seharusnya tidak menggunakan wacana PHK untuk menekan pemerintah agar memenuhi kepentingannya. Andai kemudian Freeport benar-benar mem-PHK pegawainya, langkah itu harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kata Hanif, dengan membicarakannya terlebih dulu dengan serikat pekerja.

Hanif mengatakan setelah menemui serikat pekerja itu, nantinya Kemenaker akan langsung berkomunikasi dengan Freeport. Kementerian akan meminta Freeport membuka ruang diskusi dengan serikat pekerja untuk memastikan tak ada hak pekerja yang terabaikan.

Baca juga:

<li><b>

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Ambil Sikap    

<li><b>

Perwakilan Istana Bakal Kunjungi Warga Timika, Jelaskan Polemik PT Freeport    

Editor: Agus Luqman 

• PT Freeport Indonesia
• IUPK
• kontrak karya
• Jokowi
• Presiden Jokowi
• Joko Widodo
• PHK pekerja PT Freeport