KSPI: Aksi 'Tolak TKA Ilegal' Serempak di 20 Kota

"Indonesia tenaga kerja asing ada sudah tahun 1970-an. Itu tidak bermasalah selama ini. Dan baru-baru ini saja bermasalah, karena mereka pekerja unskill," ungkapnya

BERITA | NASIONAL

Senin, 06 Feb 2017 10:29 WIB

Author

Eli Kamilah

KSPI: Aksi 'Tolak TKA Ilegal' Serempak di 20 Kota

Ilustrasi. Aktivis di Sulawesi Tengah berdemonstrasi di depan kantor Imigrasi, Kamis (2/2/2017). Mereka menuntut peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing TKA ilegal. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Ribuan buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (6/2/2017).

KSPI mengklaim aksi damai hari ini juga digelar serentak di 20 kota besar lain di Indonesia seperti Surabaya, Banda Aceh, dan Banjarmasin.

Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi hari ini. Salah satunya soal pencabutan PP78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok tanpa keahlian.

Tak hanya di Istana Merdeka, buruh juga akan berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung.

"Ada enam (isu), pertama tolak PP78 dan upah murah, tolak TKA unskill, tolak revisi UU 13 tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan). Kita juga minta penurunan harga STNK, SIM, kita minta kemandirian energi," kata Kahar.

Baca juga:


Kahar menyebut tenaga kerja asing ilegal yang membanjiri Indonesia sudah mengancam pekerja lokal. Apalagi, dalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan TKA bisa masuk asalkan dengan keahlian tertentu.

"Indonesia tenaga kerja asing ada sudah tahun 1970-an. Itu tidak bermasalah selama ini. Dan baru-baru ini saja bermasalah, karena mereka pekerja unskill," ungkapnya

Kahar menambahkan, aksi damai itu akan digelar serentak di 20 kota besar di Indonesia. Semisal di Surabaya, Banda Aceh dan Banjarmasin.

Terkait tenaga kerja asing, KSPI mengklaim sudah melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo. Jika somasi tidak ada respon, maka KSPI akan melayangkan citizen lawsuit (gugatan warga negara.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka