BERITA

Khittah NU dan Politik Nahdliyin di Pilkada 2017

"Besarnya jumlah warga NU tersebut menjadi magnet bagi partai-partai politik, terutama setiap kali ada pesta demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah."

KBR, Jakarta - Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama merayakan 91 tahun kelahiran pada 31 Januari 2017 lalu.

Dalam beberapa tahun ini, jumlah warga NU atau yang mengaku Nahdliyin disebut-sebut mencapai sekitar 60 atau 70 juta. Bahkan beberapa lembaga survei menyebut jumlah Nahdliyin mencapai 90 juta hingga 120 juta orang.

Besarnya jumlah warga NU tersebut menjadi magnet bagi partai-partai politik, terutama setiap kali ada pesta demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Warga NU ditarik kesana-kemarin oleh kepentingan politik untuk memberikan suara mereka, hingga klaim-klaim dari para kandidat.

Sebagai organisasi NU memiliki khittah (garis perjuangan) di bidang sosial keagamaan, tidak terikat dengan organisasi politik, dan membebaskan warga Nahdliyin menggunakan hak politik secara bertanggung jawab. Prinsip yang kerap didengungkan NU kemudian adalah: NU tidak kemana-mana, namun (warga NU) ada dimana-mana. Para tokoh NU menyebar ke banyak partai.

Namun NU juga kerap mendapat kritik terkait konsistensinya, dalam menjalankan Khittah NU.

Termasuk pada Pilkada 2017 ini. Potret tarik-menarik NU di pilkada begitu terlihat di Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah tokoh NU yang ada di partai-partai politik mencoba menarik warga Nahdliyin untuk mendukung masing-masing calon.

Kantor PBNU di Jl Kramat Raya Jakarta Pusat pun menjadi salah satu tujuan kedatangan safari politik, terutama dari pasangan calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Sementara jauh hari sebelumnya---sebelum berpasangan dengan Anies Baswedan---Sandiaga Uno mendapat restu dari Ketua PBNU Said Aqil Siraj.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini warga Nahdliyin akan mendukung pasangan Agus-Sylvi. PKB merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Empat Partai atau disebut Koalisi Cikeas, pengusung Agus-Sylvi, bersama Partai Demokrat, PAN dan PPP.

Insiden 'sidang Ahok' pada 31 Januari 2017 dalam pemeriksaan terhadap tokoh NU KH Maruf Amin kemudian memicu pandangan-pandangan yang kemudian seolah mengarahkan pilihan politik warga NU lebih mengerucut ke calon tertentu, yaitu Agus-Sylvi.

***

PKB merupakan partai politik yang kelahirannya dibidani tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, seperti KH Ilyas Ruhyat, KH Abdurrahman Wahid, KH Munasir Ali, KH Muhith Muhadi dan KH Musthofa Bisri.

Sejak 2008, PKB mengalami perpecahan dan konflik berkepanjangan antara kubu KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB di satu sisi dengan Muhaimin Iskandar yang dicopot dari Ketua Umum Dewan Tanfidz (DPP PKB) di pihak lain.

PKB pecah menjadi PKB hasil Muktamar Parung (dipimpin Gus Dur dan Ali Masykur Musa) serta PKB hasil Muktamar Ancol (dipimpin KH Aziz Mansyur dan Lukman Edy). Belakangan putusan hukum mengembalikan PKB ke pengurus lama hasil Muktamar 2005, yaitu Gus Dur memimpin Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar memimpin DPP. Namun, pasca perpecahan itu, suara warga NU terhadap PKB terpecah.

Sejumlah tokoh NU juga memberikan dukungan kepada pasangan Agus-Sylvi termasuk KH Maruf Amin, yang kini memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI). Begitu juga dengan pengurus NU DKI.

Tokoh NU lainnya, Nusron Wahid yang merupakan bekas Ketua Umum GP Ansor memberikan dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu juga 'murid' Gus Dur, KH Nuril Arifin memberikan dukungan yang sama. Kedekatan Gus Dur semasa hidup dengan Ahok kemungkinan menjadi salah satu faktor munculnya dukungan Nahdliyin terhadap Ahok.

Namun untuk pasangan Anies-Sandi, NU sepertinya tidak terlalu dekat. Hal ini kemungkinan karena PKB yang lebih 'berwarna NU' ada di kubu Agus-Sylvi. Sedangkan pasangan Anies-Sandi didukung PKS yang secara ideologi kerap tidak bersesuaian dengan NU dan PKB.

Meski begitu tidak berarti tidak ada upaya untuk menarik warga NU untuk mendukung pasangan Anies-Sandi.

***

NU lahir pada 31 Januari 1926 sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah (organisasi sosial keagamaan). Namun garis perjuangan NU sebagai ormas sosial keagamaan mengalami perubahan ketika masuk ke ranah politik, terutama setelah keluarnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 untuk melawan kembalinya penjajah Belanda dan sekutu.

Setelah itu minat politik NU menguat ketika ormas Masyumi berubah menjadi partai politik. NU dan Muhammadiyah menjadi pendukung Masyumi. Masyumi kemudian menjadi partai politik terbesar di Indonesia hingga era 1950-an.

Perebutan kekuasaan di Masyumi kemudian menyebabkan NU berpisah dan menjadi partai politik sendiri pada 1952. Pengamat NU Greg Fealy menyebut, NU berubah menjadi partai untuk tujuan material-sesaat. Tujuan itu antara lain untuk penyaluran dana bagi warga NU termasuk fasilitas pendidikan dan keagamaan, peluang bisnis bagi warga NU, dan posisi birokrasi bagi anggota NU.

Namun ternyata menjadi Partai NU hanya menguntungkan elit-elit NU. Hingga kemudian setelah Pemilu 1955, muncul wacana kembali ke Khittah NU 1926, yaitu sebagai ormas sosial keagamaan. Selama bertahun-tahun wacana kembali ke Khittah NU tidak berjalan mulus meski gencar disuarakan kaum muda.

Partai NU akhirnya dipaksa bubar oleh pemerintah Soeharto pada 1973, bersama sejumlah partai Islam. Partai-partai Islam digabung menjadi satu ke dalam PPP. Tokoh-tokoh NU pun beralih organisasi politik ke PPP.

***

Krisis campur tangan politik di tubuh NU terus berlangsung hingga tahun 1980-an. Banyak pengurus NU, pemimpin pondok pesantren, merangkap menjadi pengurus PPP. Hingga organisasi NU tidak terurus dengan baik. Muncullah kemudian perpecahan di tubuh NU, yang dikenal dengan istilah NU kubu Cipete dan NU kelompok KH Ali Maksum.

Desakan kembali ke khittah (garis perjuangan) NU 1926 semakin deras, hingga akhirnya NU lepas secara resmi dari partai politik melalui keputusan Muktamar NU di Situbondo pada 1984.

Dalam muktamar itu disepakati naskah Khittah NU, yang isinya organisasi NU tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Dan karena itu, hak politik setiap Nahdliyin tetap dilindungi undang-undang.

Namun, Nahdlatul Ulama meneguhkan agar penggunaan hak-hak politik dilakukan secara bertanggung jawab, demokratis, konstitusional, taat hukum dan menjunjung mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan masalah.

***

Berikut naskah lengkap Khittah NU:

Keputusan Muktamar XXVII NU Nomor 02/MNU-27/1984

(48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

1. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 48-49)
   

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (al-ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasysrakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menganut salah satu maadzhab empat, masing-masing Abu Hanifah An-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.

• Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
• Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan NU

• Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas.
• Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya diatas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
• Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam Manshur al-Maturidzi.
• Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
• Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.

<li>

Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku mapun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

4. Sikap Kemasyarakatan NU

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

• Sikap Tawassuth dan I’tidal: Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).
• Sikap Tasamuh: Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
• Sikap Tawazun: Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
• Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

5. Perilaku Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan kemasyarakatan (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

• Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
• Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
• Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
• Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah), persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi.
• Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al-karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
• Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara.
• Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
• Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
• Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
• Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
• Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Beberapa Ikhtiyar

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatan sebagai ikhtiyar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiyar-ikhtiyar tersebut adalah:

• Peningkatan silaturahim/komunikasi/relasi-relasi antar ulama (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama-oelama jang bermadzhab).
• Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan/pengkajian/pendidikan. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebeloemnya dipakai oentoek mengadjar, soepadja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah wal djama’ah ataoe kirab-kitab ahli bid’ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).
• Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: Menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ikhwalnya anak-anak jatim dan orang fakir miskin).
• Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan oentoek memajoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara’ agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus membangun hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya kepribadian atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.

Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiyar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan social serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Sehingga setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

Dalam rangka kemaslahatan ikhtiyarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam’iyyah Diniyah yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi. Sedang untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwwah), toleransi (at-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga Negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga Negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan Negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga Negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Didalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

Khittah Nahdlatul Ulama merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam’iyyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengenalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

Hasbunallah Wani’mal Wakil, Ni’mal Maulaa Wani’man Nashir 

• NU
• Nahdlatul Ulama
• Nahdliyin
• Pilkada 2017
• Pilkada DKI 2017
• PBNU
• MUI
• khittah NU