KBR, Jakarta- Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) meminta kepada Kantor Staf Kepresidenan agar Presiden Joko Widodo mulai mengevaluasi kasus kriminalisasi mereka bersama Jaksa Agung. Kuasa Hukum Petinggi Gafatar, Pratiwi Febry, mengatakan, akan mengirimkan sejumlah dokumen pada KSP, termasuk soal proses hukum di persidangan yang kini hampir sampai pada putusan hakim.
Kata dia, KSP berencana membuat memorandum kepada Jokowi agar segera memulai evaluasi.
"Tindak lanjutnya, paling kami update data ke KSP dan KSP akan memberikan memorandum ke Presiden untuk mengevaluasi proses hukum. Karena eksekutif tidak bisa mengintervensi yudikatif, tapi ada Jaksa Agung. Hal itu yang kami sarankan, bahwa Presiden seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk peradilan sesat ini," kata Pratiwi kepada KBR, Jumat (17/02/17).
Pratiwi mengatakan, Jokowi memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, Jokowi bisa meminta Jaksa Agung agar tak mempersulit penyelesaian kasus hukum eks pimpinan Gafatar tersebut, yang dia nilai hanya kriminalisasi. Misalnya, seandainya pada sidang bulan depan hakim memutus terdakwa bebas murni, Kejaksaan tak perlu mengajukan banding. Apalagi, kata Pratiwi, proses hukum itu memuat banyak maladministrasi dan berbagai keanehan saat penyidikan dan penuntutan.
Saat ini, masih berlangsung proses persidangan eks pimpinan Gafatar Ahmad Musadeq, Mahful Muis, dan Andri Cahya. Musadeq dan Mahful dituntut hukuman 12 tahun penjara atas kasus penodaan agama dan makar. Adapun anak Musadeq yang juga presidium Gafatar, Andri, dituntut 10 tahun penjara. Pada 7 Maret mendatang, hakim akan membacakan putusan untuk ketiga terdakwa tersebut.
Editor: Rony Sitanggang
Keberulangan tindakan ini menunjukkan dukungan dan sinergi kinerja deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT, mesti diperkuat.
Ketidakberdayaan penguasa dalam membedakan mana yang kritik dan mana yang penghinaan, itu akan menjadi permasalahan.
Aturan terutama pasal perzinahan atau berhubungan di luar nikah yang ada di KUHP baru kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam membangkitkan pariwisata di Indonesia.
"Booster itu sangat penting untuk jadi modal kita, mengurangi ancaman kerawanan dari kelompok-kelompok berisiko tinggi. Ini yang harusnya terkait atau sebagai mitigasi ,ketika mobilitas meningkat."
Meski upaya gugatan bisa menjadi pilihan, namun publik dihadapkan dengan kekhawatiran mengenai kecilnya peluang gugatan tersebut bisa dimenangkan lantaran saat ini independensi MK tengah dipertanyakan
"Teknis dan audio memang harus bersih, tetapi jangan lupa human connection. Jadi jalin network yang baik dengan komunitas podcast, dengan narasumber, dan dengan teman-teman."
Cinta atau obsesi dibahas asyik di podcast Diskusi Psikologi
Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo.
Serpihan bekas ledakan berserakan sampai beberapa meter dari tempatnya berdagang.
Proses pencarian korban yang diduga tertimbun material tanah dan bangunan belum membuahkan hasil.
Anggota polisi yang terluka delapan orang dan satu orang warga sipil. Satu orang anggota polisi meninggal.
Penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun.
Tahun 2024 lebih tinggi lagi, 4,7 sampai dengan 5,5 persen. Ojo dibanding-bandingke lah dengan dunia.
Ini sambil ditata oleh federasi tentu ya, untuk sementara, kalau misalnya sambil menunggu itu tertata, itu kompetisi akan lama.
"Terutama gerakan buruh, karena kita kan sering mogok kerja, aksi unjuk rasa. Itu kan metode-metode perjuangan kita."
Ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk 'melawan' RKUHP yang sudah disahkan. Namun, peluangnya bikin pesimistis. 
Presiden juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang dinilai berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.
Cara efektif UMKM membangun brand
Berdasarkan analisis Komnas HAM, beberapa prinsip kurang berpihak pada penegakan HAM.
Program '100 Pak Wisnu' dipromosikan melalui laman resmi promosi pariwisata Indonesia www.indonesia.travel.
