BERITA

Disebut Gagal Jadi Anggota MSG, ULMWP: Pemerintah RI Bohong

Disebut Gagal Jadi Anggota MSG, ULMWP: Pemerintah RI Bohong


KBR, Jakarta - Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menuding pemerintah Indonesia melakukan kebohongan publik, terkait status keanggotaan ULMWP di organisasi negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Salah seorang pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk menanggapi klaim Dirjen Asia Pasifik Afrika di Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, yang menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.


Baca juga:


Markus menyebut, hingga kini belum ada kesepakatan dari MSG untuk menolak keanggotaan ULMWP dalam kelompok negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik tersebut. Selain itu, kata Markus, ULMWP juga masih terus melobi para petinggi MSG, untuk menjadi keanggotaan tetap.


"Soal keanggotaan ULMWP, itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi hingga kini belum ada kata sepakat. Jadi kami juga terus masih kerja. Pertemuan di Vanuatu pada Desember lalu, untuk melakukan Special Leader Summit (pertemuan tingkat tinggi), kami masih menunggu juga. Dengan begitu, kalau Pemerintah Indonesia mengatakan gagal, apanya yang gagal? Justru pemerintah lah yang gagal membendung gerakan Papua Barat di MSG. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pembohongan publik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.


Markus mengatakan negara-negara yang tergabung dalam MSG akan melangsungkan KTT pada Juni 2017. ULMWP masih memiliki hak untuk menghadiri acara dua tahunan itu, lantaran masih berstatus sebagai anggota peninjau (observer member).


Ketua MSG, Manasye Sogavare telah melakukan tur setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu Papua Barat.


Baca juga:


Pada Desember 2016, sejumlah menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG. Namun dalam pertemuan itu Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama tidak hadir.


Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.


MSG merupakan kelompok negara-negara Kepulauan Pasifik. Empat negara menjadi anggota berdaulat penuh, yaitu Papua Nugini, Vanuatu, Solomon dan Fiji. Indonesia juga menjadi anggota dengan status associate member. Sedangkan kelompok dari Kaledonia Baru, yaitu Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis berstatus party. ULMWP juga menjadi anggota namun statusnya observer (anggota pemantau).

Dua negara yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung UMLWP masuk menjadi anggota penuh MSG. Sementara, Fiji dan Papua Nugini mendukung Indonesia untuk menolak keanggotaan penuh ULMWP. 

Desra menyebut, di Subcommittee on Law and Institutional Issues di MSG tidak menyepakati pemberian status tersebut. Dengan begitu, kata Desra, ULMWP tetap akan menjadi anggota peninjau (observer member).


Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

  • Papua Barat
  • ULMWP
  • Papua Merdeka
  • Melanesia Spearhead Group (MSG)
  • Melanesia
  • Kementerian Luar Negeri

Komentar (1)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • Ngulok7 years ago

    Tipu rakyat.