KBR, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir, hari ini diperiksa Bareskrim Mabes Polri.
Bachtiar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana pencucian uang. Dia datang didampingi kuasa hukum ke Bareskrim Polri, sekitar pukul 10.00 WIB.
Sebelum menemui penyidik, Bachtiar Nasir menjelaskan perihal dugaan pengalihan aset yayasan kepada perorangan. Menurutnya, pengalihan aset itu wajar karena uang itu digunakan membiayai aksi 411 dan 212 tahun lalu.
Bachtiar mengatakan GNPF-MUI meminjam rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua untuk menampung donasi dari masyarakat yang mendukung aksi 411 dan 212.
"Namanya kita mau ada acara, mau ada unjuk rasa, kemudian umat tahu. Anda tahu kan orang Indonesia ingin bersedekah. Pokoknya ya kepentingan mereka ke akhirat aja kan. Dan ini juga bela Islam. Jadi frame-nya jangan dilihat semata-mata sisi keuangannya aja. Ini ada umat Islam sangat ingin membela agama, diperintahkan dalam Al Quran untuk perintah bersedekah yang orientasinya keakhiratan," kata Bachtiar, Jumat (10/2/2017).
Baca: Anggap Panggilan Tak Jelas, Ketua GNPF MUI Tak Mau Penuhi Panggilan Polri
Ini merupakan panggilan kedua setelah Rabu (8/2/2017) lalu ia mangkir dengan alasan surat panggilan melanggar tata cara acara pidana.
Penyidik memeriksa Bachtiar sebagai saksi dugaan pidana pencucian uang dengan pokok perkara pengalihan aset yayasan kepada pendiri, dewan pembina, atau pengurus.
Bachtiar tidak merasa melanggar Undang-Undang Yayasan. Ia beralasan tidak terdaftar dalam struktur Yayasan Keadilan Untuk Semua.
Soal penggunaan rekening, dia berkilah kesepakatan tertulis tidak sempat dibuat karena keterbatasan waktu. Sedangkan GNPF sebagai kelompok masyarakat sulit membuat rekening bank sendiri. Karena itu GNPF meminjam rekening Yayasan Keadilan untuk Semua.
"Panitia Ad Hoc GNPF ini. Kami ngga bisa dong bikin rekening begitu saja. Akhirnya kami kemudian melakukan semacam kerjasama secara lisan, meminjam rekening Yayasan supaya ini dapat dikontrol. Ada badan hukum, tidak bodong," kata Bachtiar.
Kuasa hukum Bachtiar, Kapitra Ampera membantah kliennya melanggar UU Yayasan. Menurutnya, pokok perkara yang dimaksud penyidik tidak jelas.
"Pencucian uang itu tentu ada perkara pokok. Perkara pokoknya mana? Siapa tersangkanya? Ini pemindahan ke rekening yayasan. Itu dilarang kepada dewan pembina, pengawas, atau pendiri. Dalam struktur Yayasan (Keadilan untuk Semua) Ustad Bachtiar Nasir tidak jadi pengurus, pendiri, pengawas. Jadi tidak ada UU yang dilanggar Insya Allah," kata Kapitra.
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
