RUU Otsus Ditolak Pemerintah, DPD Papua Minta Dialog

"KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua meminta pemerintah berdialog langsung dengan masyarakat Papua, terkait kelanjutan revisi undang-undang otonomi khusus. "

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua meminta pemerintah berdialog langsung dengan masyarakat Papua, terkait kelanjutan revisi undang-undang otonomi khusus. Hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang menolak revisi tersebut. 

Anggota DPD Papua Charles Simaremare mengatakan, revisi aturan tersebut sangat dibutuhkan lantaran aturan lama sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan rakyat Papua. Kata dia, jumlah dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah selama ini masih jauh dari cukup untuk membangun Papua. Revisi Otsus Papua sendiri telah masuk dalam prolegnas prioritas 2016.

"Yang dibilang biaya besar itu, aduh, coba dulu, di situ semen berapa persak, di situ mungkin semen hanya 60 ribu, coba ke puncak (daerah Papua,red), sampai 1 juta, berapa kali lipat? Jadi kalau dana di sana 1 triliun, di sini harus butuh 10-20 triliun. Bagaimana dengan uang hanya otsus 5 triliun mengurus ini," kata Charles kepada KBR, Sabtu (20/2).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah telah menggelontorkan puluhan triliun rupiah untuk dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kata dia, jumlah dana tersebut dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

"Yang Otonomi Khusus sekarang saja saja belum dilaksanakan. 52 triliun dana yang diberikan pemerintah untuk otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, tetapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu tinggalkan tempatnya, gimana dia mau me-manage daerahnya dengan baik," kata Luhut di Halim Perdanakusuma, (19/2). 

Editor: Dimas Rizky

• otsus papua
• Papua
• otonomi khusus
• revisi uu otsus
• berita