RUU Otsus Ditolak Pemerintah, DPD Papua Minta Dialog

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua meminta pemerintah berdialog langsung dengan masyarakat Papua, terkait kelanjutan revisi undang-undang otonomi khusus.

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 20 Feb 2016 21:00 WIB

Author

Ninik Yuniati

RUU Otsus Ditolak Pemerintah, DPD Papua Minta Dialog

Foto: Antara

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua meminta pemerintah berdialog langsung dengan masyarakat Papua, terkait kelanjutan revisi undang-undang otonomi khusus. Hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang menolak revisi tersebut. 

Anggota DPD Papua Charles Simaremare mengatakan, revisi aturan tersebut sangat dibutuhkan lantaran aturan lama sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan rakyat Papua. Kata dia, jumlah dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah selama ini masih jauh dari cukup untuk membangun Papua. Revisi Otsus Papua sendiri telah masuk dalam prolegnas prioritas 2016.

"Yang dibilang biaya besar itu, aduh, coba dulu, di situ semen berapa persak, di situ mungkin semen hanya 60 ribu, coba ke puncak (daerah Papua,red), sampai 1 juta, berapa kali lipat? Jadi kalau dana di sana 1 triliun, di sini harus butuh 10-20 triliun. Bagaimana dengan uang hanya otsus 5 triliun mengurus ini," kata Charles kepada KBR, Sabtu (20/2).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah telah menggelontorkan puluhan triliun rupiah untuk dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kata dia, jumlah dana tersebut dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

"Yang Otonomi Khusus sekarang saja saja belum dilaksanakan. 52 triliun dana yang diberikan pemerintah untuk otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, tetapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu tinggalkan tempatnya, gimana dia mau me-manage daerahnya dengan baik," kata Luhut di Halim Perdanakusuma, (19/2). 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perkara Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Diminta Diselesaikan di Luar Pengadilan

Kabar Baru Jam 15