Bagikan:

Pemerintah Prioritaskan Enam Area untuk Pendekatan Ekonomi Hijau

Enam area di antaranya kehutanan, lahan gambut, dan sumber daya kelautan.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 02 Feb 2016 20:02 WIB

Author

Dian Kurniati

Pemerintah Prioritaskan Enam Area untuk Pendekatan Ekonomi Hijau

Ilustrasi: Hutan lindung di Lombok (Foto: KBR/Zainudin S.)

KBR, Jakarta– Pemerintah telah mengadopsi program pendekatan ekonomi hijau dengan memprioritaskan enam area dan 21 proyek. Staf Ahli Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, pendekatan ekonomi hijau ini untuk mencegah perubahan iklim.

Andin mengklaim, penyusunan enam prioritas itu telah melewati studi komprehensif.

“Adopsi pendekatan ekonomi hijau dengan menghitung persentasi ekonomi hijaunya dengan fokus pada enam area dan 21 prioritas. Kita ada studi yang fokus untuk ini, di enam area dan 21 prioritas. Budget tagging juga diarahkan keenam area dan 21 prioritas. Ini sudah kita launching namanya green planning in budgeting,” kata Staf Ahli Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto di Jakarta Convention Center, Selasa (02/02/16).

Andin menyebutkan enam area yang menjadi prioritas adalah kehutanan, lahan gambut, sumber daya kelautan, pertanian, energi dan industri, transportasi publik dan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan; serta  manajemen bencana. Dari keenam area itu, kehutanan, lahan gambut, dan sumber daya kelautan  diprioritaskan pemerintah untuk mencegah perubahan iklim. 

“Ini kalau di mitigasi perubahan iklim yang 26 persen komitmen Indonesia, 50 persennya dari lahan kehutanan, lahan gambut, dan perlindungan sumber daya kelautan. Kalau kita mengabaikan itu, akan sangat signifikan terhadap emisi di Indonesia,” ujar Andin.

Andin berujar, sistem budget tagging akan menghitung keuangan publik agar lebih tepat sasaran untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim. Dana itu telah tersebar di berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem pelacakan pendanaan iklim. Sistem itu merupakan rekomendasi dari Badan Pembangunan PBB (UNDP) dan Badan Lingkungan PBB  (UNEP).  
 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Lampu Hijau untuk Ganja Medis?