KBR, Jakarta– Pemerintah telah mengadopsi program pendekatan ekonomi hijau dengan memprioritaskan enam area dan 21 proyek. Staf Ahli Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, pendekatan ekonomi hijau ini untuk mencegah perubahan iklim.
Andin mengklaim, penyusunan enam prioritas itu telah melewati studi komprehensif.
“Adopsi pendekatan ekonomi hijau dengan menghitung persentasi ekonomi hijaunya dengan fokus pada enam area dan 21 prioritas. Kita ada studi yang fokus untuk ini, di enam area dan 21 prioritas. Budget tagging juga diarahkan keenam area dan 21 prioritas. Ini sudah kita launching namanya green planning in budgeting,” kata Staf Ahli Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto di Jakarta Convention Center, Selasa (02/02/16).
Andin menyebutkan enam area yang menjadi prioritas adalah kehutanan, lahan gambut, sumber daya kelautan, pertanian, energi dan industri, transportasi publik dan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan; serta manajemen bencana. Dari keenam area itu, kehutanan, lahan gambut, dan sumber daya kelautan diprioritaskan pemerintah untuk mencegah perubahan iklim.
“Ini kalau di mitigasi perubahan iklim yang 26 persen komitmen Indonesia, 50 persennya dari lahan kehutanan, lahan gambut, dan perlindungan sumber daya kelautan. Kalau kita mengabaikan itu, akan sangat signifikan terhadap emisi di Indonesia,” ujar Andin.
Andin berujar, sistem budget tagging akan menghitung keuangan publik agar lebih tepat sasaran untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim. Dana itu telah tersebar di berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem pelacakan pendanaan iklim. Sistem itu merupakan rekomendasi dari Badan Pembangunan PBB (UNDP) dan Badan Lingkungan PBB (UNEP).
