Pemerintah Diminta Tunda Swasembada Daging Sapi

KBR, Jakarta– Pemerintah didesak menunda target swasembada daging sapi tahun ini. Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, keinginan swasembada tidak realistis karena sampai sekarang Indonesia masih defisit daging sapi.

Kata Sarman, kebijakan yang harus diambil pemerintah adalah menjaga ketersediaan stok daging sapi di pasar agar tidak terjadi gejolak harga.

“Kita harapkan ke depan, pemerintah itu kalau perlu tanggalkan dulu swasembada itu. Utamakan dulu kepentingan masyarakat dan dunia usaha,” kata Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Sarman Simanjorang  di Gedung Bidakara, Rabu (24/02/16). 

Sarman mengatakan, saat ini kebutuhan daging sapi nasional sebesar 24 juta ekor, sedangkan produksi sapinya hanya 14,6 juta ekor. Dari angka itu, ada kekurangan 10 juta ekor. Padahal, sapi 14 juta ekor itu adalah campuran antara sapi milik peternak dan warga.

Akibatnya, bisa jadi stok sapi nasional tidaklah sebesar data yang dicatat Badan Pusat Statistik karena tidak semua warga mau menjual sapinya sebagai konsumsi. Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh menyebut sapi warga sebagai stok sapi nasional, melainkan sebagai cadangan nasional.

Sebagai strategi awal, Sarman menyarankan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menghitung ulang stok daging sapi nasional dan kebutuhan pasar. Kata dia, perhitungan yang matang akan menghindarkan gejolak harga karena pasar tidak kekurangan stok. Sehingga, kata dia, jika langkah itu tidak dijalankan, kebijakan yang diambil pemerintah kemungkinan besar akan keliru.

Sarman berujar, impor daging sapi bisa menjadi solusi menutup kebutuhan daging nasional. Menurut dia, impor daging sapi adalah solusi strategi agar pasar tidak kekurangan daging sehingga tidak terjadi gejolak harga.

Sarman melanjutkan, "kami kan sudah sampaikan berkali-kali, sebenarnya bagi masyarakat dan dunia usaha, daging itu mau lokal atau impor tidak masalah, asal tersedia di pasar dengan harga terjangkau."

Sarman mengingatkan Pemerintah untuk mulai mewaspadai gejolak harga daging sapi menjelang Lebaran. Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah harus mulai berhitung dengan cermat agar kebutuhan daging sapi saat Ramadan dan Lebaran bisa tercukupi. Dia berujar, dari tahun ke tahun, pemerintah selalu gagal menekan gejolak harga daging sapi saat hari raya.

“Kita bukannya tidak setuju swasembada. Kita setuju swasembada. Tapi kalau kondisinya seperti ini? Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Tiga bulan lagi lho. Kalau mereka tidak membahas mulai saat ini. Dengan angka yang valid, dengan angka yang pasti, dengan kalkulasi yang matang, saya pastikan akan terjadi gejolak harga sapi lagi nanti saat Lebaran. Bahkan bisa lebih tinggi harganya,” kata Sarman.

Saat ini, pemerintah terus mendorong swasembada daging sapi dengan mengoptimalkan penyerapan sapi di daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan kapal angkut untuk membawa sapi dari daerah, seperti Nusa Tenggara Timur, ke Pulau Jawa. Kebijakan itu adalah strategi menutup kebutuhan daging sapi di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta yang konsumsi daging sapinya mencapai 16 kilogram perkapita. 

Editor: Rony Sitanggang