KBR, Jakarta– Pemerintah tengah mempersiapkan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai penyedia informasi kreditur. Tujuannya untuk mempermudah perusahaan jasa keuangan. Deputi Komisioner Pengawas Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Mulia Effendi Siregar mengatakan, informasi dari LPIP akan mempercepat proses pengajuan kredit karena seluruh data sudah terangkum dengan baik. Dia berujar, pelibatan LPIP itu untuk meningkatan rangking kemudahan berusaha.
“LPIP itu punya akses mengambil sistem informasi debitur untuk di-enhance, jadi sebuah informasi, sebuah scoring credit yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan. Selain itu, dalam rangka ease of doing business, LPIP harus meng-enhance data-data SID, melengkapi dengan melengkapi e-ktp, melengkapi data-data dari perusahaan utilitas. Jadi kalau orang mau mengambil kredit akan kelihatan semuanya,” kata Mulia di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/02/16).
Mulia berujar, LPIP dapat mengakses data itu dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki Bank Indonesia sehingga cukup mengolah dan melengkapinya sehingga mempermudah lembaga keuangan. Kata dia, LPIP harus bisa menyediakan informasi yang lengkap tentang calon kreditur, termasuk rekam jejaknya dengan perusahaan utilitas seperti PT. PLN dan PT PAM. Melalui data dari perusahaan utilitas itu, akan diperoleh informasi mengenai ketaatan calon kreditur membayar tagihan. Oleh karena itu, Mulia mengatakan, LPIP harus menggandeng seluruh perusahaan utilitas agar datanya dapat terintegrasi.
Mulia mengatakan, baik LPIP maupun lembaga keuangan sama-sama akan mendapat keuntungan. Bagi lembaga keuangan, LPIP adalah penyedia informasi yang lengkap tentang calon krediturnya, sehingga tidak perlu disurvei ulang. Sementara itu, LPIP akan diuntungkan karena informasi yang diolah dapat dijual kepada lembaga keuangan. Saat ini, OJK telah memberikan dua izin kepada dua LPIP, yaitu PT. Kredit Biro Indonesia Jaya dan dan PT PEFINDO Biro Kredit pada 22 Desember 2015.
Pemerintah tengah berupaya memperbaiki ranking ease of doing business Indonesia dari peringkat 109 menjadi 40 dari 189 negara. Pemeringkatan itu diperoleh berdasarkan survei Bank Dunia setiap tahun yang diperbarui setiap tahun dengan menyurvei Jakarta dan Surabaya dengan komposisi penilaian 70:30.
Survei itu akan digelar pada Maret hingga Juni 2016. Bank Dunia memiliki sepuluh indikator untuk menentukan peringkat, meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh kredit, permasalahan izin pembangunan, pencatatan tanah dan bangunan, memperoleh sambungan listrik, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, membayar pajak, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
