KPPOD: Mudahkan Izin Usaha, Puluhan Regulasi Pusat Perlu Direvisi

"Sejauh ini peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (Doing Business) 2016 berada pada urutan ke-109 dari 189 negara. "

KBR, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan revisi terhadap 70 regulasi pusat dalam paket kebijakan ekonomi mendatang.

Direktur KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan, puluhan regulasi tersebut kerap menghambat pengurusan izin usaha di tingkat daerah. Beberapa contoh paling utama adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang bisa digabungkan dengan SIU, sedangkan izin gangguan (HO) dihapus. Selain itu, menurutnya, pengurusan IMB dan SKDU perlu disederhanakan.

"Pekerjaan rumah utama yang perlu ditindaklanjuti ada di depan mata Pemerintah Pusat sendiri yakni di kementerian dan lembaga yang punya payung hukum. PP, Peraturan Presiden, Peraturan menteri inilah yang harus jadi sasaran reform atau deregulasi," kata Robert kepada KBR (28/2/2016)

Sebagai informasi, Pemerintah berupaya meningkatkan indeks kemudahan usaha hingga peringkat 40 di tahun 2017. Sejauh ini peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (Doing Business) 2016 berada pada urutan ke-109 dari 189 negara.

Sementara peringkat kemudahan memulai usaha (Starting a Business) turun dari peringkat 163 (2015) ke posisi 173 (2016). Rata-rata proses memulai usaha membutuhkan 13 prosedur dan menempuh waktu sekira 47 hari yang membuat Indonesia tertinggal dari negara pesaing Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Negara tetangga seperti Thailand hanya memakan waktu sekira 26 hari, Malaysia 18 hari dan Singapura yang selama ini berada dalam posisi teratas. 

• KPPOD
• Otonomi daerah