KBR, Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji bakal membuka akses dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal kereta cepat kepada publik. Juru bicara KLHK
Novrizal mengatakan, pihaknya akan memberikan dokumen bagi masyarakat
yang mengajukan permohonan.
Kata dia, sudah ada beberapa Lembaga Swadaya
Masyarakat yang mengirimkan surat resmi. Sementara terkait tidak adanya
dokumen tersebut di website, ia mengaku kesulitan karena masalah
teknis.
"Semua
permintaan resmi kita resmi, ada beberapa NGO yang sudah meminta
informasi publik resminya, ya kita respon. (Dengan memberikan dokumen
resmi?) Iya, itu kan dokumen publik. (Bisa ditaruh di website?) Itu kan
file-nya besar," kata Novrizal kepada KBR, (6/2).
Sebelumnya,
LSM Lingkungan Walhi kesulitan mengakses dokumen Amdal kereta cepat.
Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan mengatakan, hal itu
menyebabkan pihaknya belum mengajukan masukan terkait kajian lingkungan proyek tersebut.
Kata dia, Walhi bakal mengajukan permohonan resmi untuk meminta dokumen
amdal seperti Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL). Ia memastikan Walhi akan memberikan masukan sebelum
tenggat 20 Februari mendatang.
Editor: Dimas Rizky
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
