JK: Pemerintah akan Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

""Kita lihatlah pengalaman selama enam bulan atau setahun terakhir dulu, apa akibatnya.""

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan pemberian bebas visa setelah diberlakukan selama enam bulan atau satu tahun. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak negatif yang ditimbulkan.

JK mengatakan, kebijakan ini bisa menjadi celah bagi teroris untuk masuk ke Indonesia. Kendati demikian, kebijakan ini akan tetap dilanjutkan dengan memperketat pengamanan terutama di wilayah keimigrasian.

 "Lebih terbuka Indonesia ini memang ada risikonya juga dalam kondisi hari ini. Ya kita seimbangkanlah. Tapi di samping itu juga, kalau soal teroris itu, di manapun mereka bisa," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres, Selasa (16/2). 

Kalla melanjutkan, "kalau mau masuk, masuk, lewat jalan belakang atau formal dapat visa, gampanglah. Di negara-negara yang ketat aja di Amerika itu bisa terjadi. Ya, kita lihatlah pengalaman selama enam bulan atau setahun terakhir dulu, apa akibatnya."

Jusuf Kalla menambahkan, kebijakan pemberian bebas visa diharapkan bakal memudahkan bagi turis untuk datang ke Indonesia. Kata dia, kebijakan ini terbukti berhasil diterapkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Menurut JK, tingkat kunjungan wisatawan di dua negara tersebut dua kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia.

"Negara-negara sekitar seperti Malaysia, Thailand, membebaskan hampir 100 negara, kunjungan turis mereka 2x lipat dari kita. Tentu juga ada faktor lain, tapi itu memudahkan orang untuk datang," pungkas Jusuf Kalla.

Saat ini pemerintah memberlakuan bebas visa bagi 85. Pada tahun ini ditargetkan jumlah itu menjadi 170 negara. Kebijakan itu membuat parlemen meminta pemerintah mengevaluasi. Alasannya faktor keamanan.

Editor: Rony Sitanggang 

• bebas visa
• bebas visa 85 negara
• bebas visa 170 negara
• Wakil presiden Jusuf Kalla
• terorisme