KBR68H, Jakarta - Kepala Kepolisian Indonesia Sutarman meminta agar ketentuan penyelidikan dalam RUU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dihapus. Ini lantaran, dalam draf RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR membahas tentang penghapusan penyelidikan. Sutarman mengatakan, penyelidikan merupakan unsur penting dalam menyelesaikan suatu kasus.
"Kalau bukan tindak pidana tentu bukan ranah Polri, kalau itu tindak pidana pasti akan diproses ditindaklanjuti dengan penyidikan. Sehingga kita akan terus berdiskusi dengan DPR agar penyelidikan ini tetap diadakan," kata Sutarman di Mabes Polri
RUU KUHAP saat ini tengah dibahas di DPR. RUU KUHAP ini telah masuk di program legislasi nasional (prolegnas) yang ditargetkan selesai sebelum periode berakhirnya periode DPR di September 2014. Disebut-sebut banyak pihak, RUU KUHAP ini merupakan bentuk pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ada beberapa hal yang akan melemahkan KPK di antaranya, penghapusan penyelidikan dan penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan.
Editor: M. Irham
Kapolri: DPR Jangan Hapus Hak Penyelidikan di RUU KUHAP
KBR68H, Jakarta - Kepala Kepolisian Indonesia Sutarman meminta agar ketentuan penyelidikan dalam RUU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dihapus.
Sabtu, 08 Feb 2014 10:54 WIB
RUU, KUHAP, kapolri, sutarman, penyelidikan
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Dinilai Berkinerja Buruk KPK Koreksi Data yang Digunakan ICW
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.Joseph Paul Zhang Jadi Tersangka Penodaan Agama
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.Ramadan Gubernur Ganjar Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19 di Jateng
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"Evaluasi PPMK Mikro Ini Kritik Epidemiolog
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.Covid-19 Terlanjur Meluas Muhadjir Akui PPKM Mikro Telat Diberlakukan
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makroMudik Dilarang Menparekraf Buka Objek Wisata Lokal
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masingPandemi Ganggu Logistik Ekspor Dunia
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."Menag Mudik Sunah Jaga Kesehatan Wajib
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."1 Juni 2021 Pegawai KPK Berubah Status Jadi ASN
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.Mulai Ramai Mudik Lebih Awal Pengusaha Bus Sesuaikan Tarif Berapa
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.Polri Gandeng Interpol Buru Terduga Penoda Agama Joseph Paul Zhang
Joseph diduga tengah berada di Jerman.Pandemi Pemerintah Larang Takbiran Keliling
"Karena itu kami memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling tidak kita perkenankan"Kendala Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia Dari Takut hingga Malas Antre
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.Diperpanjang PPKM Mikro Jilid 6 Berlaku Hingga 3 Mei
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.Ledakan COVID-19 di India Penasihat WHO RI Jangan Kecolongan
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."Jika Terlena Indonesia Bisa Alami Tsunami COVID-19 seperti India
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun iniMenpora Optimistis Polri Bakal Keluarkan Izin Liga 1
"Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada para suporter, para pendukung klub, para pecinta sepak bola yang sangat patuh dan sekarang mereka sedang berada di rumah..."68 Juta Orang Obesitas di Indonesia Rawan Terkena Diabetes
Orang dengan obesitas juga cenderung memiliki jaringan lemak putih lebih banyak. Jaringan ini bersifat menyimpan energi tanpa membakarnyaKapuspen TNI Sebut Vaksin Nusantara Bukan Program TNI
Dukungan tetap diberikan terhadap vaksin Nusantara selama mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Ramai-ramai Mudik Dini
Ramadan (Masih) dalam Pandemi Covid-19
Kabar Baru Jam 8
Disability Right Fund (DRF) Mitra Disability People Organisation (DPO)
