Biaya Nikah Terlalu Mahal Bisa Picu Maraknya Pernikahan Siri

KBR68H, Jakarta- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Agung Laksono menilai biaya nikah senilai Rp 600 ribu bakal memberatkan masyarakat miskin. Nilai itu bisa dikurangi.

NASIONAL

Jumat, 07 Feb 2014 10:44 WIB

Author

Abu Pane

Biaya Nikah Terlalu Mahal Bisa Picu Maraknya Pernikahan Siri

biaya nikah, nikah siri

KBR68H, Jakarta- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Agung Laksono menilai biaya nikah senilai Rp 600 ribu bakal memberatkan masyarakat miskin. Nilai itu bisa dikurangi.

Agung mengatakan jika biaya pernikahan terlalu mahal, maka akan memicu pernikahan siri. Kata dia usulan itu masih di bahas di tingkat Kementerian Koordinator.

"Biaya harus ada, tapi mungkin jumlahnya bisa dikurangi. Bagaimana pun itu proses administrasi. Jadi harus ada. Barangkali kalau ada usulan dikurangi, itu yang saya kira bisa dipertimbangkan," ujar Agung di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/1).

Saat ini Kementerian Agama tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Khususnya aturan ini mengatur soal biaya pencatatan nikah.

Dalam revisi itu, pemerintah mengajukan 4 poin revisi. Di antaranya pernikahan di Kantor Urusan Agama bagi orang miskin tidak dipungut biaya. Dengan persyaratan menunjukkan surat miskin.

Kedua, pernikahan di KAU selain orang miskin dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu, pernikahan di luar KUA dan jam kerja dipungut biaya sebesar Rp 400 ribu, serta pernikahan di gedung dipungut biaya sebesar Rp 1 juta, khususnya di kota-kota besar.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Bagaimana Kedaulatan Perempuan atas Tanah bila RUU Pertanahan Disahkan?

Kabar Baru Jam 13

Penolakan RUU Pertanahan di Hari Tani