KBR68H, Jakarta - Pemerintah menyatakan hanya sanggup memberikan subsidi sebesar Rp 15.000 per bulan untuk setiap warga miskin dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan negara akan kekurangan uang jika memaksakan memberi subsidi kesehatan warga miskin lebih dari Rp. 15.000. Menurut dia, nilai iuran subsidi itu final dan tak bisa diubah.
"Itu kita sudah mengusulkan dan sudah kita kaji menurut kondisi fiskal kita. Dan kita justru meyakinkan bahwa inisiatif itu harus jalan dengan baik. Namun juga kondisi keuangan kita harus juga harus terjaga kesehatannya. (Itu sudah final?) Jumlahnya Rp 15.500 dan itu sudah final," kata Agus di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (28/2).
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memprotes kebijakan pemerintah yang mengurangi iuran BPJS usulan Kementerian Koordinantor Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tadinya iuran BPJS kesehatan untuk hampir 100 juta rakyat miskin dialokasikan Rp 22.100 per jiwa. Namun oleh Kemenkeu subsidi kesehatan itu diturunkan menjadi Rp 15.500. Selain besaran subsidi yang dikurangi, pemerintah juga mengurangi jumlah warga miskin yang menerima BPJS kesehatan dari 96 juta jiwa menjadi hanya 86 juta jiwa lebih.
Kemenkeu: Negara Hanya Mampu Subsidi Iuran BPJS Rp 15 Ribu Per Bulan
Pemerintah menyatakan hanya sanggup memberikan subsidi sebesar Rp 15.000 per bulan untuk setiap warga miskin dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan).

Kamis, 28 Feb 2013 19:51 WIB


Iuran BPJS
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Siswa di Rempang Trauma, Mendikbud Diminta Segera Kirim Tim
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
Bursa Karbon, OJK: Lebih Cepat Dibanding Negara Lain
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
Buka Pasar Karbon RI, Jokowi Ungkap Potensi 3 Kuadriliun
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
Konflik Rempang Eco, Bahlil: 300 KK Sukarela Pindah
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
Konflik Rempang Eco, Bahlil: Tidak Direlokasi, Hanya Digeser
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
Dua Hari Gabung ke PSI, Kaesang Jadi Ketua Umum
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Jokowi Perintahkan Penyelesaian Masalah Lahan di Rempang Mengedepankan Hak Masyarakat
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8