KBR, Jakarta - Kelompok buruh berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 14 Januari 2023, untuk menyuarakan penolakan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi akan digelar di sekitar Istana Negara Jakarta. Ia mengklaim aksi akan diikuti sekitar 10 ribu orang.
"Partai buruh bersama organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani, serta kelas pekerja lainnya akan menggelar aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 14 Januari jam 9.30 - 12.00 WIB. Peserta aksi akan difokuskan di Istana negara yang berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta dan Bandung Raya. Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang," ujar Said Iqbal, dalam konferensi pers daring, Senin (9/1/2023).
Said Iqbal menambahkan di hari yang sama, aksi serupa juga akan digelar serentak di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia.
Baca juga:
- Upaya Masyarakat Melawan Perpu Cipta Kerja
- Buruh Metal: Tolak Perpu Cipta Kerja, Kembali ke UU Ketenagakerjaan
Said Iqbal mengatakan ada 9 poin krusial dan bermasalah dalam Perpu Cipta Kerja, yang tidak bisa diterima buruh.
Said Iqbal juga menyebut Perpu Cipta Kerja sebagai kebijakan karet yang menguntungkan segelintir pihak.
"Upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak. Lalu kelima, PHK yang jadi dipermudah. Keenam tentang pengaturan jam kerja. Ketujuh pengaturan cuti. Kedelapan adalah tenaga kerja asing, dan kesembilan adalah ada beberapa sanksi pidana yang dihilangkan di dalamnya," kata Said Iqbal.
Said Iqbal berharap aksi nanti bisa membuat pemerintah melek terhadap berbagai dampak yang terjadi akibat Perpu tersebut. Melalui aksi itu, kata Said Iqbal, kaum buruh meminta kebijakan itu dicabut atau direvisi.
Setelah mengikuti aksi unjuk rasa, peserta aksi akan berkumpul di Sport Mall Kelapa Gading untuk mengikuti Deklarasi Darah Juang Partai Buruh sekaligus Pembukaan Rakernas Partai Buruh.
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
