Bagikan:

Sektor Pangan Buruk, DPR: Orientasi Kementerian Pertanian Cuma Penyerapan Anggaran

Komisi VI DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Pertanian yang buruk. Seperti program-program kerja yang tidak memberikan dampak terhadap petani hingga data stok pangan yang berbeda.

NASIONAL

Senin, 16 Jan 2023 23:47 WIB

pangan

Petani memeriksa lahan sawah yang retak karena kekeringan di Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Jumat (13/1/2023). (Foto: ANTARA/Rahmad/tom)

KBR, Jakarta - Pimpinan Komisi bidang Pertanian DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Pertanian yang buruk.

Kinerja yang disoroti mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyebut, pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik bahkan di beberapa aspek semakin memburuk.

"Salah satunya, indikatornya ditunjukkan dengan impor beras dan meningkatnya impor komoditas lainnya yang meningkat. Secara kasat mata menunjukkan bahwa produksi beras dan bahan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor, dikarenakan produk yang disampaikan oleh Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Untuk itu Komisi VI DPR meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional," kata Sudin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (16/1/2023).

Baca juga:


Food Estate

Selain itu, Sudin juga menyoroti kinerja program Kementan yang belum berdampak signifikan kepada pencapaian target nasional.

Sudin menyebut, program-program kerja yang dilakukan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh, makin lama makin turun, jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu Indonesia malah terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional," imbuhnya.

Sudin mengatakan, hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk dibuat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," pungkasnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Episode 3: Mengapa Bisa Terjadi Kekerasan Seksual di Pesantren?

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending