Sektor Pangan Buruk, DPR: Orientasi Kementerian Pertanian Cuma Penyerapan Anggaran

"Komisi VI DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Pertanian yang buruk. Seperti program-program kerja yang tidak memberikan dampak terhadap petani hingga data stok pangan yang berbeda."

KBR, Jakarta - Pimpinan Komisi bidang Pertanian DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Pertanian yang buruk.

Kinerja yang disoroti mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyebut, pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik bahkan di beberapa aspek semakin memburuk.

"Salah satunya, indikatornya ditunjukkan dengan impor beras dan meningkatnya impor komoditas lainnya yang meningkat. Secara kasat mata menunjukkan bahwa produksi beras dan bahan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor, dikarenakan produk yang disampaikan oleh Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Untuk itu Komisi VI DPR meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional," kata Sudin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (16/1/2023).

Baca juga:

• FPKS: Produksi Domestik Cukup, Impor Beras Tak Perlu
• Suharso Soal Stok Beras: Datanya Enggak Ada yang Sama

Food Estate

Selain itu, Sudin juga menyoroti kinerja program Kementan yang belum berdampak signifikan kepada pencapaian target nasional.

Sudin menyebut, program-program kerja yang dilakukan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh, makin lama makin turun, jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu Indonesia malah terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional," imbuhnya.

Sudin mengatakan, hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk dibuat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," pungkasnya.

Baca juga:

• Polemik Impor Beras, Wapres Akan Hitung Ulang Stok Dalam Negeri
• Guru Besar IPB: Food Estate Gagal karena 4 Pilar Dilanggar

Editor: Agus Luqman

• pangan
• pertanian
• impor beras