KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap obyektif memutuskan perkara uji materi tentang Sistem Pemilu.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, MK harus menolak dengan mempertimbangkan tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Sehingga perubahan sistem pemilu, bukan hal yang ideal dilakukan saat ini.
"Penyelenggaraan pemilu ini kan harus predictable procedure atau prosedurnya harus bisa diprediksi karena nanti bisa akan mengganggu tahapan pemilu karena begitu kita mengubah sebuah sistem pemilu itu kan tidak bisa KPU kemudian membuat surat suaranya lebih sederhana. Publiknya kan juga harus dipikirkan simulasinya, lalu sosialisasinya terutama sekarang publik kita sudah terbiasa dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka," ujar Khoirunnisa kepada KBR, Jumat (6/1/2023).
Khoirunnisa menambahkan, sudah banyak hasil survei yang menyimpulkan, semua orang lebih memilih mencoblos nama Calon Anggota Legislatif daripada mencoblos tanda gambar Partai Politik. Hal itu harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi, dalam mengambil keputusan terkait gugatan uji materi Sistem Pemilu.
"Sebentar lagi mau masuk tahapan pendaftaran caleg, maka partai politik butuh kepastian kalau ini terkait dengan tahapan pemilu sudah berjalan menurut saya seharusnya juga menjadi pertimbangan mahkamah," tuturnya.
Baca juga:
- Pemilu 2024, Bawaslu Temukan Ratusan NIK Dicatut Parpol
- Efisiensi Anggaran Pemilu 2024 dan Upaya Menghindari Korupsi
Sebelumnya, perdebatan mengenai sistem proporsional tertutup dipicu oleh langkah sejumlah pihak yang menggugat sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, fraksi di DPR turut bersuara dimana satu fraksi setuju sistem proporsional tertutup sementara delapan fraksi lain menyatakan menolak.
Editor: Fadli
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
