KBR, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pekerja single bergaji Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 5 persen, yakni Rp25 ribu per bulan.
Kata dia, besaran itu sudah cukup adil. Bahkan menurutnya, besaran pajak itu masih lebih rendah ketimbang ongkos parkir kendaraan.
"Kalau dikurangi PTKP jadi 54 juta, karena single berarti 6 juta dikalikan 5% hanya Rp 300 ribu setahun atau Rp 25 ribu sebulan. Kalau setiap hari kita pipis di toilet umum, lebih mahal kalau pipis di toilet umum, atau kalau setiap hari kita parkir sepeda motor di mal lebih mahal ongkos parkir. Tapi betapa mulianya menjadi pembayar pajak, enggak dihitung anda bayar berapa tapi jadi wajib pajak patuh itu sudah jadi patriot bangsa," ujar Yustinus dalam Diskusi "Reformasi Pajak: On The Track" yang disiarkan daring, Kamis (19/1/2023).
Baca juga:
- Menkeu Sebut Pajak dari Masyarakat untuk Masyarakat
- Ancaman Inflasi di Depan Mata
Yustinus menambahkan, bagi pekerja berpenghasilan Rp5 juta perbulan yang sudah menikah dan memiliki satu anak tidak dikenakan PPh. Dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp63 juta setahun, maka PPh 0 persen. Sementara itu, pertambahan persentase pajak akan diperluas pada lapisan atas kelompok super kaya yang penghasilannya atas Rp5 miliar per tahun yakni sebesar 35% atau naik dari sebelumnya 30%.
Editor: Fadli
"Modusnya adalah anak tersebut dijanjikan uang jajan atau buah-buahan, dengan memberikan uang bervariasi antara 2 ribu hingga 10 ribu rupiah."
"Karena inikan korban masih kecil. Apakah pantas disebut persetubuhan?"
Hal yang juga mengancam kehidupan adalah tingginya pencemaran di berbagai media lingkungan seperti sungai, udara, tanah, dan laut.
Di media bunyinya seperti itu, seolah-olah pemerintah itu lepas tanggung jawab atas tingginya harga telur.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik di hadapan seluruh kader, namun tertutup untuk media.
"Polisi yang merupakan pintu gerbang pertama orang melapor kasus kekerasan seksual itu kadang-kadang (laporan) ditolak. Kadang-kadang karena perspektif bisa mengalami revictimisasi." 
Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang, dijual itu harganya selalu naik terus
"Koalisi menuntut para pelaku dihukum berat para majelis hakim. Bisa dihukum penjara seumur hidup"
Andre Rosiade menuding lambannya pembangunan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
