KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review terkait pernikahan beda agama. Hakim MK Wahiduddin Adams mengatakan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya.
Namun kata Wahiduddin, negara ingin memastikan perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
"Negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan, untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan in casu larangan perkawinan beda agama, tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar Wahiduddin dalam Sidang MK, Selasa (31/1/2023).
Baca juga:
- Setara Institute: Gugatan Nikah Beda Agama Kecil Kemungkinan Dikabulkan MK
- Buntut Perubahan Substansi Putusan, MK Bentuk Mahkamah Kehormatan
Sebelumnya, uji materi pernikahan beda agama diajukan oleh laki-laki bernama E Ramos Petege. Ramos merupakan umat Katolik asal Papua.
Dia mengajukan uji materi UU Perkawinan setelah gagal menikahi perempuan beragama Islam.
Pernikahan Ramos dengan kekasihnya terhalang lantaran Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
Menurut dia, pasal itu tidak memuat aturan jelas mengenai perkawinan beda agama. Ketidakpastian itu, kata Ramos, telah melanggar hak-haknya sebagai warga negara.
Editor: Wahyu S.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
