NASIONAL

Menaker: 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Turun

"Jumlah pengangguran didominasi di kawasan kota, namun kemiskinan lebih banyak di desa. Itu berarti yang bekerja di desa tidak mendapatkan pendapatan yang baik dan layak."

Hoirunnisa

pengangguran
Calon pelamar kerja mengunjungi stan perusahaan peserta bursa kerja di Denpasar, Bali, Kamis (1/12/2022). (Foto: ANTARA/Nyoman Hendra)

KBR, Jakarta - Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia turun pada 2022 dengan jumlah 5,82 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut jumlah pengangguran didominasi di kawasan kota, namun kemiskinan lebih banyak di desa.

Itu berarti yang bekerja di desa tidak mendapatkan pendapatan yang baik dan layak, sehingga angka kemiskinan masih tinggi.

Ida Fauziyah mengatakan tantangan penurunan pengangguran adalah adanya pengangguran yang merasa tidak akan mungkin mendapatkan pekerjaan (hopeless of job), tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja (khusus sektor formal), nilai budaya kerja baru seperti generasi Z yang gemar kerja dari rumah dan resiko mismatched akibat digitalisasi.

"Digitalisasi ini mengakibatkan munculnya jenis pekerjaan baru, hilangnya jenis pekerjaan lama. Jenis pekerjaan baru memang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pekerjaan yang hilang. Tapi pertanyaannya adalah siapkah kita dengan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi baru? Ini tantangan tersendiri," kata Ida Fauziyah pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, Selasa (17/1/2023).

Baca juga:


Reformasi Vokasi

Menurut Ida, kebijakan reformasi di pendidikan vokasi (keahlian/ketrampilan) dapat mengatasi pengangguran dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.

Sesuai Peraturan Presiden 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, diperuntukan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ida Fauziyah mengatakan pemerintah Daerah mempunyai peran dalam mengembangkan sistem informasi pasar kerja di masing-masing daerah. Selanjutnya menyusun rencana vokasi di daerah mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh kementerian.

Menurut Ida pelatihan vokasi harus dalam satu tarikan nafas yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.

Ia berharap pelatihan vokasi di tiap provinsi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai pusat pelatihan dan produktivitas yang update dan terkoneksi dengan kebutuhan pasar di dunia industri.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

  • pengangguran
  • tenaga kerja
  • kemiskinan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!