Kejar Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem

"Muhadjir Effendy meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar terus bekerja sama dengan Pemerintah Pusat guna bersama-sama mengejar target penurunan angka kemiskinan ekstrem."

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar terus bekerja sama dengan Pemerintah Pusat guna bersama-sama mengejar target penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Selasa (17/1/2023). Muhadjir menyebut, setidaknya sampai akhir 2023, kemiskinan ekstrem bisa berkurang sebanyak 1 persen.

"Kita sekarang berada di dalam posisi 2,04%. Tahun 2023 ini kita harapkan kita akan berada di posisi paling tidak 1,04%. Sehingga pada tahun 2024 kita harapkan kita mendekati atau syukur-syukur bisa betul-betul 0%. Karena itu tugas kita pemerintah daerah dan sama-sama kita bagaimana betul-betul mengejar ketinggalan supaya kemiskinan ekstrem tahun 2023 itu mencapai paling nggak 1,04% ini," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo geram melihat angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

Jokowi menyebut angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Untuk itu, Presiden meminta kepala daerah bisa lebih cepat menggencarkan program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26 juta orang, naik 0,20 juta orang dari Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Selain itu, BPS juga mencatat persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Kemenkeu Dorong Pemda Realisasikan APBD

Di lain pihak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, akan terus mendorong Pemerintah Daerah merealisasikan APBD yang telah disalurkan Pemerintah Pusat sesuai peruntukannya.

Pernyataan Menkeu ini merespon kegeraman Presiden Jokowi, karena hingga akhir tahun lalu, masih ada lebih dari Rp100 triliun APBD yang mengendap di perbankan.

"Tadi bapak Presiden sudah menyinggung mengenai dana Pemda di daerah yang di perbankan, mencapai Rp123 triliun pada akhir Desember. Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/01/2023).

Baca juga:

- Fokus APBN 2023, Jokowi: Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Pangan

- Jokowi Instruksikan Percepat Penghapusan Angka Kemiskinan

Menkeu juga mengungkapkan, saldo dana Daerah yang masih mengendap di perbankan hingga akhir tahun lalu, menjadi saldo tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Sri menyebut, hal itu dikarenakan tingginya realisasi pendapatan Daerah dan tidak diikuti serapan belanja yang optimal. Untuk itu, seluruh Pemerintah Daerah diminta menggunakan secara arif dan bijak seluruh APBD guna memutar roda perekonomian.

Editor: Fadli

• Kemiskinan
• Kemiskinan Ekstrem