KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini (Rabu, 4/1/2023) meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau.
Dalam keterangannya usai meresmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Presiden menjelaskan peninjauan dimaksudkan untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan baik.
Jokowi juga memastikan, BPJS Kesehatan saat ini sudah membayar tepat waktu kepada rumah sakit.
“Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar, sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” kata Jokowi.
Presiden menyebut dirinya mengecek sendiri pelayanan di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau, mulai dari pendaftaran, pelayanan obat, hingga pelayanan di kamar pasien.
Jokowi juga bertanya kepada para pasien, dan mereka mengaku dilayani dengan baik. Tidak hanya di Pekanbaru, Presiden juga berharap setiap rumah sakit di Tanah Air baik milik pusat, provinsi, kabupaten-kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS, dapat memiliki standar pelayanan yang baik.
Bantuan Alkes
Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan alat kesehatan senilai Rp130 miliar lebih untuk pelayanan penyakit jantung dan kanker di RSUD Arifin Achmad.
Baca juga:
- Jokowi Sedih Warganya Mesti Berobat ke Luar Negeri
- Ada RS Internasional Bali, Jokowi Harap Tak Ada Rakyat yang Berobat ke Luar Negeri
Jokowi mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya warga berobat ke luar negeri.
"Artinya kita mau mengurangi sebanyaknya warga kita yang berobat ke luar negeri, utamanya ke tetangga-tetangga sahabat kita," ujarnya.
Jokowi tak menampik bahwa di Riau masih kekurangan rumah sakit khusus seperti jantung dan kanker.
"Ini yang dibutuhkan di Provinsi Riau. Itu baru saya bicarakan dengan Pak Gubernur. Tanahnya dari provinsi nanti kita bangunan," katanya.
Editor: Fadli
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
