KBR, Jakarta - Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup sekitar 1.321 kontens hoaks terkait isu politik.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan saat ini banyak sekali konten-konten yang menyebar berita hoaks pada Pemilu 2024.
Johnny menyebut konten hoaks perlu diatasi sejak dini sebelum makin banyak masyarakat terlena oleh pemberitaan yang keliru atau salah.
"Hingga saat ini Kominfo telah menutup sebanyak 11 streaming TV radikal, 86 URL, dan hingga 4 Januari 2023 informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan atau penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik," ujar Johnny G Plate, dalam konferensi pers, Selasa (10/1/2023).
Baca juga:
- Polri dan Kominfo Kerja Sama Pengamanan Ruang Digital Menjelang Pemilu 2024
- Inilah 23 Parpol Peserta Pemilu 2024 dan Nomor Urutnya
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan upaya-upaya untuk mengawal pemilu harus sejak dini dilakukan.
Johnny mengatakan Pemilu 2024 harus terlaksana dengan baik, lancar, sukses, serta bersifat jujur dan adil.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan selektif lagi dalam memilah-milah informasi yang tersebar.
Plate juga menegaskan Kominfo akan terus memantau kabar hoaks yang beredar di media digital.
Editor: Agus Luqman
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
