KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menanggapi penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi. Menurut Jokowi, proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangkapan Enembe, dilakukan berdasarkan fakta dan bukti.
“Ya semua sama di mata hukum, itu kan proses penegakkan hukum yang harus kita hormati. Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta, barang bukti yang ada itu pasti,” kata Jokowi alam keterangannya usai menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Selasa, (10/1/2023.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua, Lukas Enembe di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang. Lukas Enembe ditangkap di salah satu rumah makan di wilayah Kotaraja, Abepura.
Tersangka korupsi itu langsung dibawa ke Bandara Sentani, untuk diterbangkan ke Jakarta menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca juga:
KPK Tangkap Gubernur Lukas Enembe
Penyidik KPK Periksa Gubernur Papua di Distrik Muaratami
Kapolres Kota Jayapura, Victor D Mackbon mengatakan penangkapan terhadap Lukas Enembe merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Upaya penegakan hukum terkait dengan bapak Gubernur [Papua] Lukas Enembe oleh KPK merupakan proses daripada upaya penegakan hukum. Kalau lihat dari manifes pesawat [Gubernur Papua] ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta kan," kata Victor D Mackbon, Senin (10/1/2023).
Victor D Mackbon mengatakan, setelah penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe situasi di Kota Jayapura tetap kondusif. Namun saat Enembe akan dibawa ke bandara menuju Jakarta, ada sekelompok orang yang berupaya menghalangi.
Akan tetapi setelah dihimbau oleh aparat keamanan mereka membubarkan diri. Semua pihak diminta menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Editor: Dwi Reinjani
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
