KBR, Jakarta - Komisi VI DPR menilai pemerintah gagal menjaga stabilitas harga minyak goreng karena tak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, negara seharusnya bisa menguasai 30 persen dari sekitar 50 juta produksi minyak sawit di Indonesia untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
"Negara minimal harus menguasai 30 persen sehingga bisa menjaga stabilitas harga di tingkat pasar domestik atau di dalam negeri. Nah, ini yang harus dilakukan. Selama ini terus begini situasinya, maka harga dalam negeri tidak akan pernah stabil," katanya kepada KBR, Selasa (31/1/2023).
Politisi Partai Demokrat ini juga menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait minyak goreng tidak berdampak positif bagi masyarakat.
"Maaf kebijakannya hanya untuk kebijakan temporer (sementara). Kemudian pada akhirnya hanya pencitraan saja. Tidak pernah ada kebijakan yang permanen dan memberikan dampak yang positif yang baik terhadap rakyat," ungkap Herman.
Baca juga:
- Migor Langka, Pedagang Pasar: Pemerintah Gagal Awasi
- Harga Minyakita Lampaui HET, Satgas Pangan Siap Tindak
Herman juga menilai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi persoalan minyak goreng juga tidak tegas.
Hal itu, lanjut Herman, yang menyebabkan masih adanya praktik penimbunan, dan produsen minyak memilih menjual ke luar dibandingkan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Kebijakan kita tumpul, di sinilah nampak bahwa seluruh hajat hidup ini sudah dikuasai oleh oligarki. Hajat hidup dikuasai oleh swasta yang tidak peduli lagi terhadap kebutuhan dalam negeri. Bahkan mereka relatif tidak ikut tidak, patuh terhadap kebijakan negara," kesal dia.
Saat ini harga jual minyak goreng curah, Minyakita jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000 per liter.
Sebagian besar minyak goreng curah dijual diharga Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter.
Editor: Kurniati Syahdan
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
