Bagikan:

DPR: Program Pengentasan Kemiskinan Belum Tepat Sasaran

"Data itu juga amburadul. Di Indonesia data itu tidak ada yang bertanggung jawab."

NASIONAL

Rabu, 25 Jan 2023 08:45 WIB

Author

Heru Haetami

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan, permukiman bantaran kali kawasan Manggarai, Jakarta, Jumat (09/12/22).(Antara/Indrianto Eko)

KBR, Jakarta-  Kalangan DPR menilai target pengentasan kemiskinan di tanah air bisa terhambat lantaran pemerintah dianggap tak memiliki peta jalan yang jelas. Anggota Komisi Sosial DPR, Iskan Qolba Lubis mengatakan, program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan juga masih belum tepat sasaran.

"Jadi ke depan harus pemberdayaan. Kecuali memang sudah lansia, sudah tidak mampu. Itu memang di situlah tugas negara kan. Kalau yang kita beri ini masih muda, program itu harus diberhentikan, diganti dengan program pemberdayaan. Untuk emak-emak yang umur 40 tahun itu ya, soalnya pendampingan umur 35 tahun, 40 tahun, masih muda bisa diberdayakan," kata Iskan kepada KBR, Selasa (23/1/2023).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, komisinya telah meminta Kementerian Koordinator bidang Perekonomian agar membuat program bantuan yang membuat penerima manfaat menjadi produktif.

Selain itu, data terkait penerima bantuan juga diminta terus diperbaharui agar penerima manfaat menjadi tepat sasaran.

"Data itu juga amburadul. Di Indonesia data itu tidak ada yang bertanggung jawab. Apalagi di dalam Undang-Undang Kesejahteraan, Kementerian Sosial yang berhak mengelola dan menganalisa data. Dia dapat dari mana?" Katanya.

Baca juga:

- Fokus APBN 2023, Jokowi: Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Pangan

- Asupan Protein Hewani Rendah, Picu Stunting

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memeriksa kembali data kemiskinan ekstrem. Jokowi menyebut, angka kemiskinan di 14 provinsi masih tinggi. Kemiskinan ekstrem di tanah air ditargetkan dapat ditekan hingga nol persen di tahun 2024.

"Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen, ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/1).

Jokowi meminta para kepala daerah segera melakukan upaya penanganan tingkat kemiskinan di wilayah masing-masing. Dia meminta, penerima program bantuan juga tepat sasaran.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," katanya.

Saat ini angka kemiskinan ekstrem berada di dalam posisi 2,04%.  Pemerintah berharap pada 2023 ini angka itu bisa turun  paling tidak 1,04%. Sehingga pada  2024 bisa mendekati atau mencapai 0%.  

 

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Laku Ramah Lingkungan dari Bilik Kecil Kantin Sekolah di Bali

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending