KBR, Jakarta - Perwakilan Aremania dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat menyebut kedatangan itu untuk meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membentuk penyidik independen di luar Polri, untuk menyelesaikan proses hukum tragedi Kanjuruhan.
"135 nyawa, hanya didakwa dengan pasal 359, karena kealpaannya menyebabkan orang mati. Makanya kita mohon pada pak Moeldoko, dan Presiden Jokowi terbitkan perpu penyidik independen di luar Polri. Karena Polri sudah tidak objektif, sudah banyak kepentingan. Pak Joko bilang tadi, laporan model biasa kalau keluar LP itu langsung ke penyidikan. Ini (Kanjuruhan) kembali lagi ke penyelidikan. Ini ada apa?," kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan (05/01/23).
Baca juga:
- KSP akan Panggil Kejagung dan Polri terkait Tragedi Kanjuruhan
- Korban Tragedi Kanjuruhan Menuntut Hak
Imam melihat upaya penyelesaian kasus yang menewaskan 135 orang tersebut, tidak serius.
"Saya menambahkan, memang kita sangat prihatin bahwa polisi menangani perkara Kanjuruhan ini main-main, ini rekayasa. Makanya kita menangis dalam hati. Coba teman media bayangkan, 135 nyawa hanya didakwa dengan Pasal 359 kealpaan," ucapnya.
Salah satu orangtua korban Tragedi Kanjuruhan, Devi Athok yang juga ikut mendatangi Istana Negara, juga berharap ada langkah yang lebih serius dalam penuntasan kasus Kanjuruhan tersebut. Ia menuntut keadilan dari pemerintah.
"Saya menagih janji kepada pak Jokowi yang mau membantu menghukum para pelaku pembunuhan terutama anak saya, dan khususnya aremania yang ada di Kanjuruhan. Semoga ini segera bisa dihukum seberat-beratnya. Dan mereka bisa mempertanggung jawabkan perbuatan mereka yang telah membunuh saudara-saudara saya, Aremania yang ada di Kanjuruhan. Dan terutama anak saya," kata Devi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/1/2023).
Aspirasi Aremania dan keluarga korban Kanjuruhan ini disampaikan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Sebab Presiden Joko Widodo tak ada di tempat, dan sedang mengunjungi Provinsi Riau.
Editor: Agus Luqman
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
