KBR, Jakarta - Anggota Komisi bidang Hukum DPR, Johan Budi Sapto Pribowo menyesalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak maksimal dalam menahan koruptor yang telah dinyatakan tersangka seperti Lukas Enembe.
Kata Johan, hal itu terlihat pada kasus Lukas Enembe yang proses penanganannya diwarnai sandiwara.
"Ini bukan soal menindak lebih keras atau tidak keras. Menetapkan seorang tersangka itu kan sudah bagian dari proses penyelidikan penyidikan. Ini kan persoalan menahan atau tidak menahan. Lukas kan sudah jadi tersangka lama. Jadi bagaimana caranya. Dulu pernah ada ketika seseorang ditetapkan jadi tersangka langsung ditahan. Sehingga tidak ada peluang untuk bersandiwara," kata Johan ketika dihubungi KBR, Selasa (10/1/2022).
Baca juga:
Johan Budi yang pernah menjadi juru bicara KPK itu menyatakan, untuk mencegah preseden buruk itu kembali terjadi, KPK didorong agar lebih cerdik untuk segera melakukan penahan terhadap koruptor yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) bisa tetap dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja penindakan KPK.
Selain juga, kerja sama antar penegak hukum yang memiliki kewenangan menindak kasus tindak pidana korupsi.
"OTT itu bisa dilakukan terhadap kasus-kasus yang bukan OTT, sehingga tidak ada kejadian seperti ini (kasus Lukas)," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua, Lukas Enembe di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang. Lukas Enembe ditangkap di salah satu rumah makan di wilayah Kotaraja, Abepura.
Lukas sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada September 2022, namun tidak langsung ditahan. Ia diduga menerima suap sekitar Rp1 miliar dalam kasus proyek infrastruktur di Papua.
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
