KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja akan segera diparipurnakan oleh DPR.
Sebelumnya, Perpu tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022, untuk menggantikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kemudian juga Perpu Cipta Kerja menjadi buffer. Perpu Cipta Kerja sedang akan dibacakan di paripurna. Kita sedang menunggu proses dibacakan di Paripurna. (Seberapa optimis pak?) Dan ini sudah kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi," jelas Airlangga dalam keterangan pers yang dilansir di Sekretariat Kabinet RI (26/01/23).
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Keberadaan Perpu Cipta Kerja dinilai penting, terutama jika dihubungkan dengan upaya Indonesia memberikan kepastian hukum untuk masuknya aliran dana investasi dari negara-negara mitra yang merasakan tekanan dari perang Rusia dan Ukraina.
"Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunga. Nah kalau Amerika meningkatkan tingkat suku bunga kan kita mengkhawatirkan terjadi capital flight. Nah, kalau terjadi capital flight, inflasi menjadi berat. Oleh sebab itu, kami harus selesaikan dengan kepastian hukum," ucapnya.
Baca juga:
- Buruh Metal: Tolak Perpu Cipta Kerja, Kembali ke UU Ketenagakerjaan
- Tolak Perpu Cipta Kerja Masyarakat Adat Ancam Ambil Alih Wilayah
Ia pun mengklaim Indonesia memiliki situasi yang genting dalam upayanya memastikan dana investasi mengalir ke dalam negeri, sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kegentingan memaksa kan bagaimana kami memitigasi risiko ketidakpastian, dan ketidakpastian itu riil. Karena tentu kami lihat tentu mitra utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa, itu kan ketidakpastian akibat daripada perang Ukraina," katanya.
Editor: Fadli
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
