Bagikan:

1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting

Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.

NASIONAL

Rabu, 25 Jan 2023 19:33 WIB

stunting

Petugas kesehatan mengukur lingkar kepala balita saat pelaksanaan Posyandu di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (21/1/2023). (Foto: ANTARA/Akbar Tado)

KBR, Jakarta - Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka stunting di tanah air. Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun ke bawah 14 persen pada tahun depan.

Angka prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Jokowi juga terus mengingatkan bahaya stunting bagi anak.

"Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan. Tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak," ucap Jokowi dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Penurunan Stunting, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Guna mempercepat penurunan angka stunting, Presiden Joko Widodo mendorong para pejabat terkait membangun sistem yang dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. 

Jokowi mengapresiasi inovasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT Telkomsel membuat platform Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi.

"Karena yang saya lihat di Sumedang dengan aplikasi platform untuk bisa memonitor per individu kebutuhannya apa, bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu. Sehingga tembakannya menjadi jelas. Sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil, 21,8 juta," jelasnya.

Baca juga:

Inovasi di Kabupaten Sumedang itu berhasil menurunkan angka stunting cukup signifikan. 

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir awal bulan ini mengatakan dengan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut, daerahnya dapat menurunkan angka stunting sekitar 32 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 8 persen di tahun 2022.

"Platform ini ada spasial, data spasial kewilayahan, mana kecamatan desa tertinggi stunting; yang kedua data statistik, ada by name by address-nya, siapa yang stunting; kemudian ada data analitiknya, bagaimana tiap desa itu stunting-nya karena apa. Jadi tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda. Kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi, setiap desa berbeda. Ini lah bagian dari mengkolaborasikan, mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting," ucap Dony dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (2/1/2023).

Upaya penurunan angka stunting juga dilakukan Kementerian Kesehatan melalui peningkatan layanan pemeriksaan ibu hamil. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya itu misalnya dengan melengkapi Puskesmas seluruh Indonesia dengan peralatan pemeriksaan USG.

"Kita sekarang melengkapi 10 ribu Puskesmas dengan USG. Mudah-mudahan targetnya 2024 selesai. Tadi bapak Presiden tanya, bisa dipercepat enggak? Kita usahakan pak supaya 2023 selesai. Sudah 5 ribu Puskesmas. Saya masuk (jadi Menkes) sekitar 1.800 Puskesmas punya USG. Jadi saya juga garuk-garuk kepala. Saya baru tahu dari 4,8 juta kelahiran, yang di-USG itu sedikit sekali. Saya pikirnya semua ibu kalau melahirkan sudah USG, ternyata tidak," kata Budi dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Penurunan Stunting, Rabu (25/1/2023).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pencegahan stunting bisa dilakukan lebih efektif dengan intervensi kesehatan sejak anak belum lahir atau diberikan pada ibu hamil.

"Ada dua titik di mana intervensi kesehatan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat ibunya hamil. Karena faktor resiko stunting yang paling besar. Yang kedua pada saat usia 6 sampai 24 bulan, sesudah kewajiban 100 persen ASI selesai. Gimana cara mengukurnya? Ibu hamil enggak boleh kekurangan gizi, enggak boleh anemia. Mesti dicek darahnya. Kalau di bawah 12, cepat kasih tablet penambah darah. Dicek USG-nya. Kalau bayinya tumbuhnya kurang harus ditambah makanan khusus," ucapnya.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan upaya penurunan stunting dilakukan secara kolaboratif oleh banyak pihak. Termasuk melibatkan Kementerian Agama untuk mengedukasi pentingnya kesiapan ibu sebelum memiliki anak.

"Tekad pak Menteri Agama untuk 3 bulan sebelum menikah harus diperiksa dulu. Kalau ada anemia, jangan hamil dulu. Kalau ada kurang gizi, lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm jangan hamil dulu. Ini suatu kebijakan yang luar biasa. Sehingga mereka boleh hamil hanya kalau sudah siap hamil," ucapnya dalam acara yang sama, Rabu (25/1/2023).

Tapi tanggung jawab tak hanya di pundak pemerintah. Duta Gizi Indonesia, Reisa Broto Asmoro menyebut upaya pencegahan stunting juga menjadi tanggung jawab orang tua khususnya ibu dalam pemenuhan asupan gizi pada anak.

“Pemeriksaan kehamilan harus rutin dilakukan, sampai nanti si anaknya ini sudah lahir pun harus diperhatikan gizinya dengan baik. Termasuk dengan menyusui. Ibunya menyusui, itu harus terpenuhi dengan baik gizinya, supaya anaknya juga tidak kekurangan gizi. Ini faktor stunting kayaknya kompleks sekali ya. Panjang gitu. Tapi ya paling penting adalah memperhatikan Seribu hari pertama perkembangan anak itu, sejak masa kandungan si ibu,” ucap Reisa dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa : Cegah Stunting Dengan Protein Hewani, Selasa (24/1/2023).

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending